Program Strategis

dibaca 39573 pembaca

Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2021 - 2026

 

Program Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun yang menjadi program prioritas pembangunan daerah 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis :

1. Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

3. Layanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan,sampah, air minumdan drainase)

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja

5. Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan Teknologi

Informasi

6. Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta

heritage Kota Medan

7. Menjaga ketertiban dan ketentraman umum

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan kedalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

 

 

Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan pembangunan akan mempedomani prioritas pembangunan berdasarkan permaslahan dan isu strategis serta situasi dan kondisi pada periode masa jabatan kepala daerah. Program-program yang akan diselenggarakan didukung dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola belanja yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan daerah sebagai berikut :

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang

wajib dan mengikat.

2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala

daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan

dasar dihitung pada prioritas II dengan mempertimbangkan pencapaian terhadap

Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan

pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai

program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan

Prioritas II.