Pemko Medan Sambut Baik KSPSI Gelar Dialog Bahas Omnibus Law

dibaca 201 pembaca

Pemko Medan Sambut Baik KSPSI Gelar Dialog Bahas Omnibus Law

Pemerintah Kota Medan menyambut baik Dialog yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Utara (Sumut), apalagi Dialog ini membahas tentang Omnibus Law. Diharapkan pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pekerja mengenai omnibus law yang saat ini tengah di ajukan Pemerintah Pusat.

Demikian hal ini Disampaikan Kadis  Ketenagakerjaan Hanna Lore Simanjuntak, mewakili Plt Wali Kota Medan ketika menghadiri Dialog Ketenagakerjaan yang digelar KSPSI Sumut di Hotel Grand Dhika, Setia Budi, Senin (17/02). Dalam Dialog ini hadir Kadis Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butar-Butar, Ketua DPD KSPSI Sumut, CP Nainggolan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan Pimpinan Serikat-serikat Pekerja.

Dikatakan Kadis Ketenagakerjaan Hanna Lore Simanjuntak, bahwa Omnibus Law saat ini tengah disusun Pemerintah Pusat. Artinya jika nanti Draf RUU Omnibus Law di setujui DPR RI, maka Pemerintah Kota Medan akan siap menjalankan dan mematuhi Peraturan tersebut. Oleh karena itu melalui pertemuan ini dapat memberikan pemahaman kepada para pekerja. 

"Atas nama Pemko Medan saya menyambut baik Dialog Ketenagakerjaan ini. Diharapkan melalui dialog ini, para pekerja di Sumut khususnya Medan  dapat mengetahui lebih jelas mengenai omnibus law yang belakangan ini menuai protes dari kalangan pekerja", kata Hanna Lore Simanjuntak. Selain itu Hanna Lore juga berharap dengan adanya Omnibus Law ini, Kota Medan senantiasa aman dan kondusif sehingga investor tetap tertarik untuk berinvestasi yang akan berdampak bagi pembangunan Kota. "Kita harapkan Pertemuan ini dapat menghasilkan masukan yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat", ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD KSPSI Sumut CP Nainggolan menjelaskan bahwa Dialog Ketenagakerjaan yang membahas Omnibus Law ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas bagi pekerja tentang Omnibus Law. Khususnya hal Ketenagakerjaan tentang Cipta Kerja. Artinya guna mengetahui apakah peraturan tersebut berdampak baik atau tidak bagi Pekerja. 

"Hasil dari pertemuan ini nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk menjadi bahan masukan dalam menyusun Draft RUU Omnibus Law sebelum disahkan", jelasnya.

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan