Penanggulangan Bencana Butuh Koordinasi Yang Kuat

dibaca 262 pembaca

Penanggulangan Bencana Butuh Koordinasi Yang Kuat

Plt Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si., diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Di Rupatama Polrestabes Medan , Kamis (9/1). Rapat yang dipimpin Kapolrestabes Medan Kombes. Pol. Jhonny Edizzon Isir ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang kuat dari semua elemen pemerintahan dengan dukungan penuh personel TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana di wilayah hukum Polrestabes Medan, termasuk juga di dalamnya wilayah Kabupaten Deliserdang.  Kapolrestabes Medan menjelaskan, rapat ini dilakukan untuk membangun koordinasi yang kuat sehingga penanggulangan bencana yang terjadi dapat dilakukan secara bersama-sama. Oleh karenanya melalui rapat koordinasi ini, Kapolrestabes berharap para peserta rapat dapat memberikan masukan-masukan sebagai upaya pengayaan brainstorming, sebagai bahan pembentukan kerangka manajemen penanggulangan bencana secara secara komprehensif.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan short time melainkan long time. Untuk itu kita membentuk kerangka manajemen penanggulangan bencana secara komprehensif. Dengan demikian begitu terjadi bencana, semua siap menghadapi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana,” kata Kapolrestabes Medan dalam rapat yang juga dihadiri Dandim 0201/BS, Kol. Inf. Roy J. Hansen Sinaga, Bupati Deliserdang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pekmab Deliserdang, Faisal Arif Nasution, Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudi Rifiani S.Ik, OPD terkait di Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang, Camat, Kapolsek, PMI serta sejumlah relawan itu. Kepala BPDB Kota Medan Arjuna Sembiring mengungkapkan, ada 15 kecamatan di Kota Medan yang rawan bencana, terutama banjir. Kondisi ini terjadi akibat 15 kecamatan itu dilintasi 5 sungai besar yakni Sungai Deli, Babura, Denai, Belawan dan Sei Sikambing. Sudah itu, jelasnya, banjir yang selama ini terjadi hanya 12 jam dan 24 jam saja.

“Setelah itu air kembali surut, terkecuali banjir yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Banjir bisa melebih 12 sampai 24 jam, sebab air naik akibat banjir rob. Umumnya bencana yang terjadi di Kota Medan hanya dua jenis yakni banjir dan angin puting beliung. Oleh karenanya kita sangat mengapresiasi digelarnya rapat koordinasi, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang maksimal secara bersama-sama dalam menanggulangi bencana yang terjadi,” ungkap Arjuna. Di kesempatan itu Arjuna pun menyampaikan saran, pasca dilakukan raopat koordinasi, segera dilakukan penelusuran sungai untuk melihat kondisi sungai yang ada, sehingga nantinya bisa diambil tindakan selanjutnya dalam upaya penanggulangan bencana, terutama banjir. Di samping itu Arjuna juga mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi penanggulan banjir kepala masyarakat maupun sekolah-sekolah.

“Saat ini kita telah memiliki 4 kelurahan yang tanggap bencana. Artinya, masyarakat di empat kelurahan tersebut sudah siap untuk menghadapi bencana yang terjadi sewaktu-waktu, terutama banjir. Selain siap, mereka juga tanggap untuk melakukan upaya-upaya melakukan penyelamatan dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan ketika banjir terjadi,” terangnya. Selain itu imbuh Arjuna lagi, Pemko Medan melalui BPBD juga memiliki tim reaksi cepat yang juga melibatkan aparat Polri dan TNI. Dikatakannya, tim reaksi cepat ini akan turun dengan cepat memberikan bantuan begitu menerima laporan ada bencana banjir terjadi. Arjuna juga berharap agar camat dapat menggunakan dana kelurahan guna mendukung penanggulan banjir di wilayahnya, seperti pembelian perahu karet maupun peralatan dapur umum.

“Penggunaan dana kelurahan ini dapat dilakukan para camat yang wilayahnya rawan terjadi bencana banjir. Dengan demikian begitu terjadi banjir, perahu karet bisa digunakan untuk evakuasi, sedangkan peralatan dapur umum untuk menyiapkan makan dan minum para korban banjir. Jangan gunakan dana kelurahan hanya untuk pembangunan fisik jalan dan drainase maupun pelatihan UMKM saja,” harapnya. Sementara itu Dandim 0201/BS Kol Inf Roy J Hansen Sinaga, mendukung upaya dilakukannya penelusuran sungai sebagai langkah migitasi. Sebab, penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan pada saat bajir terjadi tetapi juga harus dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya resiko bencana.

Dalam rapat itu, Dandim sangat menyanyangkan tidak hadirnya perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II. Padahal keberadaan BWS dinilai sangat penting, sebab banjir yang terjadi tidak terlepas dari kondisi sungai. Sedangkan, penanganan sungai merupakan domain atau wewenang penuh BWS Sumatera II. Kemudian Dandim juga berharap agar Pemko Medan segera menggelar apel siaga bencana dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Sebab, dia melihat daerah lain sudah melakukan apel siaga bencana untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, terutama banjir.

“Intinya, kita siap untuk memberikan bantuan jika bencana terjadi,” tegas Dandim. Selanjutnya para peserta rapat pun menyampaikan masukannnya. Seluruh masukan ditampung dengan bijak oleh Kapolrestabes. Sebagai penutup rapat, Kapolrestabes kemudian merangkum sejumlah kesimpulan. Selain perlu dilakukannya koordinasi yang kuat semua elemen pemerintahan baik Pemko Medan, Deliserdang serta aparat TNI dan Polri, juga akan dibentuk semacam wadah untuk memfasilitasi komunikasinya seperti whatsapp (WA) grup dan orang-orang yang ditugasi bertanggungjawab apabila terjadi bencana. Kemudian pasca rapat koordinasi dilakukan, segera dilakukan action langsung ke lapangan dengan menelusuri sungai-sungai yang selama ini menjadi pemicu terjadinya banjir, termasuk melaksanakan apel siaga bencana serta meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat kesiapsiagaan dan pencegahan seperti simulasi maupun sosialisasi. Serta komunikasi dan pembagian tugas dan melakukan penguatan di kelurahan dengan memanfaatkan dana kelurahan guna mendukung penanggulangan bencana.

 

 

Sumber : Dinas  Kominfo Kota Medan