Pemko Medan Akan Verifikasi Data Guru Non PNS di SD & SMP Negeri

dibaca 343 pembaca

Pemko Medan Akan Verifikasi Data Guru Non PNS di SD & SMP Negeri

Pemko Medan akan mencairkan dana bantuan guru SD dan SMP Negeri Non PNS setelah melakukan verifikasi data penerima. Verifikasi yang akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan ini bertujuan agar penyaluran dana hibah peningkatan kesejahteraan guru non sertifikasi dan non PNS yang telah dianggarkan di APBD Kota Medan 2019 ini tepat sasaran. 

"Insya Allah setelah verifikasi data selesai dilakukan, maka dalam waktu seminggu, bantuan dari APBD Kota Medan itu sudah bisa disalurkan langsung melalui rekening," kata Kepala BPKAD Kota Medan T. Ahmad Sofyan saat mewakili Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota, Ir. H. Akhyar Nasution, M. Si., menghadiri Sosialisasi dan Silaturahmi Terkait Bantuan APBD Kota Medan  Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah se-Kota Medan Sekaligus Peringatan Hari Guru Nasional 2019 di Aula Yayasan Al Manar Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (30/11).

Dikatakan Sofyan, Plt Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan. Sebab, kegiatan ini dinilai penting daa proses memperjuangkan  nasib guru honorer yang ada di Kota Medan. 

"Semoga melalui kegiatan ini dapat mendukung kesuksesan verifikasi data yang akan dilakukan BPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Medan," jelasnya. Selanjutnya Sofyan mengatakan, Pemko Medan tetap komit memperhatikan nasib guru non PNS karena kualitas pendidikan tidak dapat terlepas dari peran dan fungsi mereka. "Merekalah ujung tombak peningkatan sektor pendidikan di Kota Medan. Jadi wajar jika kita memberi apresiasi kepada mereka," jelasnyan

Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala mendukung penuh verifikasi yang akan dilakukan BPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Medan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Artinya, data dari BPKAD dan Dinas Pendidikan maupun di Komisi II DPRD Medan sama.

"Setelah semua data ini singkron, barulah bantuan APBD itu bisa disalurkan," tegas Rajuddin. Selain itu papar Rajuddin lagi, penerima bantuan APBD tidak hanya yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari Wali Kota, tapi juga SK dari kepala sekolah yang telah dikirimkan ke Dinas Pendidikan.

"Ke depan seluruh guru non PNS dan tenaga administrasi yang menerima bantuan dari APBD Kota Medan harus miliki SK dari Kadis Pendidikan Kota Medan," ungkapnya. Ketua FHI Kota Medan Fahrul Lubis, berdasarkan data yang mereka miliki, jumlah guru non PNS (SD dan SMP Negeri) di Kota Medan sekitar 3.000-an orang. Dia mengatakan, para guru non PNS dibagi 3 klasifikasi yakni mereka yang miliki masa kerja mengajar 0-4 tahun mendapat bantuan hibah Rp.600 ribu/bulan, 4-8 tahun Rp.800 ribu/bulan, dan 8 tahun ke atas Rp.1 juta/bulan.

”Setelah verifikasi melahirkan data-data yang benar-benar valid, dana hibah tahun anggaran 2019 ini akan dibayarkan setahun penuh," ungkap Fahrul seraya berharap agar BPKAD dan Dinas Pendidikan secepatnya melakukan verifikasi. Sementara itu Ketua FHI Sumut Andi Surbakti yang hadir dalam sosialisasi dan silaturahmi, memerintahkan agar FHI Kota Medan mendukung dan membantu BPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang akan melakukan verifikasi. "Inventarisir semua masalah pendataan di kecamatan guna mempercepat penyelesaian verifikasi," tegas Andi. Acara sosialisasi dan silaturahmi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB turut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan,  H. T. Bahrumsyah dan Sekretaris  Komisi II DPRD Medan,  Dhiyaul Hayati.

 

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan