Pemko Medan Ramaikan Pekan Pelayanan Publik, Stand Disdukcapil Jadi Primadona

dibaca 284 pembaca

Pemko Medan Ramaikan Pekan Pelayanan Publik, Stand Disdukcapil Jadi Primadona

Sebanyak enam OPD di lingkungan Pemko Medan membuka stand pelayanan pada ajang Pekan Pelayanan Publik yang diselenggarakan viiin Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut berlangsung di Gedung Pancasila Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (23/10). Keenamnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kesehatan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan yang mengusung tema, "Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi" ini
cukup tinggi, terutama di stand Disdukcapil yang menyediakan layanan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran. Sejak pukul 08.00 WIB, puluhan warga telah antri dengan tertib untuk mengurus dokumen kependudukannya.

Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain mewakili Pemko Medan, mengapresiasi dan menyambut baik digelarnya Pekan Pelayanan Publik tersebut. Diungkapkannya, Disdukcapil dalam kegiatan ini menyediakan layanan pengurusan KIA, KTP Elektronik, KK dan Akte Kelahiran.
Khusus KTP Elektronik, jelas Zulkarnain, karena keterbatasan waktu karena kegiatan ini hanya berlangsung satu hari, maka Disdukcapil hanya menyediakan 50 lembar KTP elektronik untuk pemula yakni yang belum miliki KTP.

"Bagi warga yang memasukkan berkas mulai pagi sampai jelang tengah hari, maka dokumen kependudukan yang diurus tersebut akan selesai sore hari. Sedangkan yang memasukkan tengah hari, dokumen kependudukannya dapat diambil di Kantor Disdukcapil Jalan Iskandar Muda," jelas Zulkarnain.

Selanjutnya tegas Zulkarnain, pelayanan administrasi kependudukan lebih spesifik dibandingkan dengan pelayanan publik yang lain. Sebab, pelayanan administrasi kependudukan terkait dengan dokumen negara yang berhubungan dengan identitas kewarganegaraan. Oleh karenanya harus harus dilakukan penelitian dan verifikasi data dengan akurat serta teliti sehingga menghasilkan administrasi kependudukan yang valid.

"Semua dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar yang membuka Pekan Pelayanan Publik menerangkan, kegiatan ini berlangsung di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, instansi pemerintah yang terkait langsung dengan penyelenggara pelayanan publik diberi kesempatan untuk melayani masyarakat sesuai dengan tupoksinya masinh-masing.
"Tujuan kegiatan ini digelar untuk mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik dapt terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan layanan. Di samping itu dengan model pelayanan seperti ini, kita berharap Sumatera Utara, terutama Kota Medan dapat memotivasi pemertintan untuk memdirikan mall pelayanan publik," kata Abyadi.

Di Kota Medan, jelas Abyadi, pelayanan publik yang digelar OPD terkai pelayanan publik sudah membaik. Dikatakannya, sejak tahun 2019, Pemko Medan terus meningkatkan pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan terus membaik. Hal itu bilangnya, bisa dilihat masing-masing OPD yang terkait dengan penyelenggaran pelayanan publik telah membuay standar pelayanan publik di masing-masing kantor.



Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan