Pemko Medan Dukung Aksi Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara

dibaca 324 pembaca

Pemko Medan Dukung Aksi Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara

Wali Kota Medan Drs. H.T Dzulmi Eldin S, MSi.MH diwakili Kepala Inspektorat Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay menghadiri acara Diseminasi dan Diskusi Aksi Pencegahan Korupsi di wilayah Provinsi Sumut, di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut, Selasa (1/10). Diseminasi dan diskusi yang dibuka Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang selama ini telah mendorong pemerintah Provinsi Sumut atau Kabupaten/Kota yang ada di Sumut dalam upaya pencegahan korupsi. Disamping itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) merupakan penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Atas dasar itulah, kata Wagub Sumut, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

"Komitmen dalam pencegahan selalu menjadi penataan kebijakan regulasi baik itu dalam undang-undang pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan dan aset negara. Maka dari itu, Stranas PK merupakam kebijakan nasional dalam mencegah korupsi untuk dapat lebih fokus dan terukur agar menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera," jelas Wagub. Selanjutnya, Musa mengungkapkan Pemprov Sumut sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Sumatera Utara untuk bersinergi sesuai dengan visi dan misi Pemprov Sumut untuk mewujudkan masyarakat Sumut yang sejahtera dan bermartabat. Disamping itu, Musa berharap kepada OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang di dapat dalam acara ini dapat diterapkan di lingkungan masing-masing dalam mencegah korupsi.

"Saya harap ini bukan hanya sekedar acara semata, tetapi manfaatkanlah ilmu yang di dapat dalam acara ini sehingga kita mampu mencegah tindak korupsi di lingkungan kita masing-masing sehingga menciptakan Sumut bermartabat," harapnya. Selanjutnya dalam sambutan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan, mengatakan ada 3 hal yang menjadi fokus dalam pencegahan korupsi yakni perizinan dan tata niaga, keuangan, serta penegakan hukum reformasi dan birokrasi. 3 fokus ini dilatar belakangi karena 85% tindakan korupsi yaitu suap terjadi pada tahap pengurusan perizinan. Selain itu, maslaah keuangan negara berada pad pengadaan barang dan jasa dengan modus bermacam-macam salah satunya pemberian suap pada saat menang tender.

"Saya berharap yang hadir pada acara ini dapat mengerti dan memahami apa itu Aksi PK serta apa yang harus dilakukan dalam pencegahan korupsi sehingga dapat diterapkan di lingkungan masing-masing," ungkap Basarina. Sementara itu, usai menghadiri acara tersebut, Kepala Inspektorat Kota Medan mengatakan strategis nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah arah kebijakan nasional. Artinya Kebijakan ini memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

"Saya berharap melalui diskusi ini, Aksi Pencegahan Korupsi di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan dapat dijalankan semaksimal mungkin sehingga tindak korupsi dapat dicegah nantinya," tegas Ikhwan. Selanjutnya acara ini diisi oleh diskusi dan Pemaparan oleh narasumber yang berasal dari KPK, dan Kantor Staf Presiden.

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan