Pengurus Barang di Lingkungan Pemko Medan Ikuti Sosialisasi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah

dibaca 145 pembaca

Pengurus Barang di Lingkungan Pemko Medan Ikuti Sosialisasi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Seluruh pengurus barang di lingkungan Pemko Medan mengikuti Sosialisasi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Jumat (9/8) di Ruang Rapat 3 Balai Kota Medan. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah guna mendapatkan data barang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan para pengurus barang nantinya dapat melakukan inventarisir seluruh barang milik daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing sesuai petunjuk inventarisasi barang milik daerah.

Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H. diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, T. Ahmad Sofyan saat membuka kegiatan ini mengatakan, sosialisasi ini sangat penting karena inventarisasi barang milik daerah belum sepenuhnya dilakukan di seluruh OPD. Guna mendukung kelancaran inventarisasi, jelas Sofyan, selain membentuk tim untuk melakukan inventarisasi, Wali Kota juga telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Medan No.028/4680 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2019 di lingkungan Pemko Medan.

"Selain melakukan inventarisasi, juga harus diketahui kita kondisi barang milik daerah sehingga akan diketahui apakah barang milik daerah tersebut masih layak dipergunakan atau sudah rusak sehingga dapat dilakukan langkah-langkah lanjutnya, salah satunya melalui lelang" kata Wali Kota. Selanjutnya Sofyan memaparkan, persoalan aset harus segera diselesaikan. Saat ini banyak aset yang belum terinventaris, salah satunya persoalan tanah. Sofyan mengungkapkan, banyak tanah yang yang tidak punya alas hak tetapi secara defacto itu milik Pemko Medan. "Inilah yang kita perjuangkan," ungkapnya.

Tanah yang tidak ada alas haknya tersebut, jelas Sofyan, setelah diinventarisir secepatnya disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan sertifikatnya selagi tidak ada sanggahan keberatan dari masyarakat. Oleh karenanya Sofyan sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari seluruh pengurus barang untuk mewujudkan hal tersebut. Sofyan menekankan, selain mendapatkan data barang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, inventarisasi yang dilakukan juga dalam mendukung upaya Pemko Medan untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan