Wali Kota Medan Saksikan Penandatanganan MoU Pengintegrasian dan Legalisasi Administrasi Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik

dibaca 280 pembaca

Wali Kota Medan Saksikan Penandatanganan MoU Pengintegrasian dan Legalisasi Administrasi Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik

Wali Kota Medan Drs. H.T Dzulmi Eldin S, M.Si.,M.H menyaksikan Penandatanganan MoU Pengintegrasian dan Legalisasi Administrasi Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik di Heritage Grand Aston Medan, Kamis (20/06). Diharapkan MoU ini dapat mempercepat penanganan perkara secara cepat, tepat dan terarah. Penandatanganan MOU Pengintegrasian dan Legalisasi Administrasi Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik ini dilakukan oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto dengan Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Dwiharto SH, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Dr. Djaniko, MH Girsang, Kepala Rutan Tanjung Gusta, Rudi Fernando Sianturi Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Sardiaman Purba, dan Kepala Rutan Perempuan Medan, Endang Sriwati. Dikatakan Wali Kota, saat ini Integrated Criminal Justice System (ICJS) di lingkungan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian serta Lapas merupakan hal yang sangat diperlukan. Artinya integrasi dan Legalisasi Administrasi sistem penanganan perkara berbasis elektronik merupakan suatu keharusan jika ingin hukum tegak dan kokoh di Indonesia.

"Hal ini perlu dilakukan karena masing-masing lembaga saling terhubung sehingga akan bisa cepat penanganan perkara tindak pidana secara cepat, tepat dan terarah. Selain itu juga akan mempermudah proses perkara hukum", kata Wali Kota. Menurut Wali Kota, MoU yang dilakukan ini juga sejalan dengan diterapkan zona integritas di masing-masing lembaga yang terlibat. Artinya zona integritas merupakan kunci legitimasi lembaga Pemerintahan dan akan terwujud kepercayaan publik.

"MoU ini merupakan sebuah bentuk kebulatan tekad untuk mampu terus berupaya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu setelah ini kita lakukan pertemuan lanjutan minimal tiga bulan sekali untuk mengevaluasi dari MoU ini agar dapat termotivasi lebih baik lagi" ungkap Wali Kota. Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Dwiharto SH, MH mengungkapkan MoU Pengintegrasian dan Legalisasi Administrasi Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan menggunakan sistem penanganan perkara sejak penyidikan, pra penuntut, penuntutan, persidangan sampai dengan eksekusi dengan basis teknologi informasi.

"Dengan sistem ini akan semakin mempermudah setiap masing-masing lembaga dalam menyelesaikan perkara hukum. Artinya selama ini surat menyurat dilakukan secara manual, nanti dengan sistem ini akan dilakukan secara elektronik memanfaatkan teknologi informasi", jelasnya. Sementara itu Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, berharap dengan penandatanganan ini medan bisa menjadi lebih baik lagi serta tingkat korupsi dan tindak pidana lainnya menurun. Selain itu terkait masalah pelayanan, kita sebagai instansi dan lembaga pemerintah harus terus meningkat pelayanan kepada masyarakat, salah satunya MoU yang dilakukan ini. Artinya masyarakat sudah mulai sadar atas hak- hak mereka, sehingga kalau bisa pelayanan dipermudah kenapa harus dipersulit. Selanjutnya Penandatanganan MoU ini ditutup dengan penyerahan Cenderamata oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan kepada Wali Kota Medan dan Pihak yang terlibat dalam MoU Pengintegrasian dan Legalisasi Administrasi Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik.

 

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan