PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005 TAHUN 2003

Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 63 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2004

P U T U S A N

Perkara Nomor 005/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

 

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dalam hal ini diwakili oleh Ray Wijaya dan Syafurrahman Al-Banjary, Pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, beralamat di Jalan Danau Poso No. 18, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

2.

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Gandjar Suwargani dan Ir. Irwan Hidayat, Pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jl. Raya Pondok Gede No. 96, Jakarta Timur 13810, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

3.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dalam hal ini diwakili oleh RTS Masli, Aswan Soendojo dan Iim Ibrahim, Pekerjaan ketiganya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 3, Jl. Kebun Sirih 32-34, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

4.

Assosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), dalam hal ini diwakili oleh Karni Ilyas dan Nurhadi Purwosaputro, pekerjaan keduanya Ketua dan Sekretaris Jenderal Assosiasi Televisi Siaran Indonesia, dahulu beralamat di Jl. Damai No. 11 Daan Mogot, Jakarta Barat 11510, sekarang di Kompleks PLN No. 9 Jl. S. Parman, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

5.

Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dalam hal ini diwakili oleh Ismi Kurniawan Burhan dan Suprayogie, pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Sulih Suara Indonesia, beralamat di Jl. Sapta No. 41, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

6.

Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), dalam hal ini diwakili oleh Gilang Iskandar, beralamat di Jl. Padang No. 21, Manggarai, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Todung Mulya Lubis, SH. LL.M;

2. Lelyana Santosa, SH. ;

3. Atmajaya Salim, SH ;

4. Fredrik J. Pinakunary, SH;

5. Marulam J. Hutauruk, SH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 26 Pebruari 2003, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

Telah mendengar keterangan Indonesia Media Law and Policy Centre selaku pihak terkait ;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tambahan Para Ahli;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, bahwa permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2003, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Dasar constitutional judicial review

Pasal 24C (1) UUD 1945 Hasil Amandemen Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut telah diadopsi ke dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

  Permohonan Judicial Review ini jangan diartikan sebagai anti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, atau advokasi untuk kembali kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997. Para Pemohon memahami bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 banyak hal-hal baru yang Para Pemohon terima sebagai suatu keharusan, tetapi Para Pemohon ingin menggunakan haknya sebagai warga negara yang dapat mengajukan Judicial Review karena beberapa hal dan pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menurut hemat Para Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan kata lain Para Pemohon bukannya menolak 100 % (seratus persen) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, apalagi ingin kembali kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997, karena yang Para Pemohon inginkan adalah sebuah Partial Judicial Review.
2.

Penjelasan tentang KPI sebagai Lembaga Negara.

Pasal 7ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002: KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

 

Ihwal “lembaga negara” ini membutuhkan suatu pengaturan konstitusional satu dan lain hal untuk memberikan kejelasan karena sekarang begitu banyak lembaga yang masuk dalam kategori auxiliaries state agencies seperti

Komnasham, KPK, KPKPN, Ombudsman, KHN, KPPU dsbnya. Adalah tugas MK sebagai `the ultimate interpreter of Constitution' (guardian of Constitution) untuk membuat klarifikasi konstitusional mengenai apa yang disebut “lembaga negara” agar nantinya tidak ada konflik interpretasi. Jadi Para Pemohon bukannya anti status lembaga Negara, tetapi dalam formatnya yang sekarang bisa saja “lembaga negara” seperti KPI dikategorikan sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

3.

KPI memiliki kewenangan repressive yang potential mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran.(Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Penyiaran adalah bertentangan dengan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen) ;

Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, f Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 F jo. Pasal 28 H ayat (2) jo. Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen)

 

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis

b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap-tahap tertentu.

c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;

d. Denda adminsitratif.

e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f. Tidak diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan siaran;

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

 

Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002: Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena hal-hal sebagai berikut:

a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan.

b. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.

c. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh

    kekuatan hukum tetap.

  Kewenangan KPI ini mengingatkan kita semua kepada kewenangan yang dimiliki oleh Departemen Penerangan pada jaman Orde Baru padahal itulah salah satu kritik yang disampaikan oleh masyarakat pers terhadap Orde Baru. Pemohon menyadari bahwa KPI sebagai “regulator” berwenang untuk membuat sejumlah pengaturan tetapi pertanyaannya adalah apakah KPI harus juga diberikan kewenangan judiciary? Bukankah ini berarti bahwa KPI sekaligus bertindak sebagai eksekutif dan yudikatif? Kami tidak menyangkal bahwa bisa saja lembaga penyiaran melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, tetapi apakah `sanksi' terhadap pelanggaran ini bukannya menjadi kewenangan dari lembaga pengadilan sebagai lembaga yang memutuskan setiap sengketa? Sebab jika hal ini diputuskan oleh KPI, bukan saja kita menghidupkan kembali Deppen versi Orde Baru, tetapi merusak tatanan ketatanegaraan karena mencampur adukkan lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif. Dalam jaman transisi ini kita seharusnya jernih dan tidak mengulangi kesalahan konstitusional yang dibuat baik pada jaman Orde Lama maupun Orde Baru.
4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 mengandung pasal-pasal diskriminatif perihal jangkauan siaran. (Pasal 14 ayat (1) yo. Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d yo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) yo. Psal 19 huruf a yo. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

  Pasal 14 ayat (1) yo pasal 15 ayat (1)c yo pasal 31 ayat (2): memberikan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara, dibiayai oleh negara dan perolehan iklan, tetapi memiliki jangkauan siaran nasional seluruh wilayah Indonesia.
  Pasal 16 ayat (1) yo pasal 19 ayat (a) yo pasal 31 ayat (3): memberikan lembaga penyiaran swasta yang merupakan lembaga swasta yang pembiayaannya dari siaran iklan, tetapi memiliki jangkauan terbatas.
 

Fakta bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 memperlakukan secara diskriminatif lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta menunjukkan berlakunya dominasi kekuasaan negara yang bisa berarti monopoli oleh negara terutama terhadap informasi. Secara ideologis ini bisa berarti regimentasi informasi yang pasti merugikan warga negara karena berkurangnya alternatif informasi. Lebih jauh lagi, penguasaan dan pengontrolan siaran akan bisa menjadi ajang abuse of power yang bakal memperkuat sektor negara (state) dan melemahkan pasar (market) padahal sesungguhnya pasar adalah place for new idea in a very competitive sense. Perlu Para Pemohon tekankan bahwa Para Pemohon sama sekali tidak anti kepada lembaga penyiaran publik, malah Para Pemohon sangat mendukung lembaga penyiaran publik, sama seperti dukungan kami terhadap lembaga penyiaran komunitas. Tetapi, sekali lagi tetapi, kami tidak dapat memahami logika hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menolak lembaga penyiaran swasta untuk memiliki jangkauan siaran nasional karena dari berbagai segi dia akan memberikan banyak keuntungan kepada publik dalam artian pengayaan informasi alternatif. Para Pemohon juga yakin bahwa lembaga penyiaran swasta yang jangkauan siarannya nasional tidak akan mematikan lembaga penyiaran komunitas karena lembaga penyiaran swasta mendukung dan bersedia bekerja sama dengan lembaga penyiaran komunitas.

 

Kami mempunyai kekhawatiran tambahan dalam hal ini yaitu (1) dibatasinya jangkauan siaran lembaga penyiaran swasta akan sama artinya dengan market division yang nantinya akan mengundang pemodal bersiasat mengakuisisi lembaga penyaiaran komunitas di daerah; dan, (2) integritas negara kesatuan ini, suka atau tidak suka, akan juga terganggu karena pembatasan jangkauan siaran ini cenderung bisa menjauhkan rasa kebersamaan dan kesatuan. Dengan kata lain adanya lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan siaran nasional akan bisa membantu lembaga penyiaran publik memperkuat persatuan dan kesatuan negeri ini.

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 memuat ketentuan diskriminatif perihal iklan. (Pasal 14 ayat (1) yo. Pasal 15 ayat (2) yo. Pasa131 ayat (2) yo. Pasal 16 ayat (1) yo. Pasal 19 ayat (a) yo. Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen)

  asal 14 ayat (1) yo pasal 15 ayat (2) yo pasal 31 ayat (2) yo pasal 16 ayat (1) yo pasal 19 ayat (a) yo pasal 31 ayat (3) memberikan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta `hak' untuk mendapatkan iklan meski jangkauan siarannya tidak sama;
 

Pasal 21 ayat (1) yo pasal 22 ayat (2) tidak memberikan lembaga penyiaran komunitas `hak' untuk memperoleh iklan. Pemasukan lembaga penyiaran komunitas terbatas pada sumbangan, hibah, sponsor dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

  Para Pemohon telah mengemukakan bahwa Para Pemohon mendukung kehadiran lembaga penyiaran komunitas karena buat Para Pemohon diversity of opinion and news adalah prinsip dasar yang Para Pemohon junjung tinggi. Karena itu Para Pemohon juga termasuk concern dengan kelangsungan hidup lembaga penyiaran komunitas, dan karenanya Para Pemohon tidak bisa memahami kenapa lembaga penyiaran komunitas tak diberikan hak untuk memperoleh pemasukan dari siaran iklan. Dalam iklim bisnis yang sangat kompetitif seperti sekarang ini akan sangat sukar bagi lembaga penyiaran komunitas untuk survive tanpa iklan. Keadaan ini Pemohon khawatirkan akan membuat lembaga penyiaran komunitas yang banyak dimiliki oleh orang-orang media akan menjadi `kreatif' mengkonversi `sponsor' menjadi `iklan terselubung' seperti pada jaman TVRI dulu. Para Pemohon hanya ingin meminta kita semua jernih dan tidak bersikap hipokrit dalam menata dan meregulasi dunia lembaga penyiaran ini.
6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bersifat diskriminatif karena membatasi keanggotaan KPI yang berasal dari Organisasi Penyiaran. (Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) jo Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen)

 

 Pasal 10 ayat (1) huruf g: untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat ..... tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa.

 

Terus terang Para Pemohon sangat sulit mencerna mengapa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak membolehkan orang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota KPI karena sesungguhnya KPI akan mendapatkan banyak sumbangan masukan dari keanggotaan yang berasal dari media massa. Diskriminasi ini menegasikan hak seseorang untuk berpartisipasi untuk memajukan diri dan komunitasnya padahal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengabdikan dirinya. Dalam manajemen modern, suatu keterbukaan adalah hal yang mutlak, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 ini sudah melanggar asas keterbukaan ini.

 

Para Pemohon menangkap suatu hal yang kurang diantisipasi sebelumnya yaitu dengan menolak orang yang berasal dari lembaga penyiaran swasta maka KPI sekarang tengah dikuasai oleh akedemisi yang sangat pro kepada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, dan bersikap sangat bias terhadap lembaga penyiaran swasta. Para Pemohon tak ingin menyimpulkan, tetapi Para Pemohon khawatir bahwa KPI bisa menjadi “regulator” yang bias terhadap ekonomi pasar yang sesungguhnya kita usung dalam pembangunan kita sekarang ini.

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers incasu penyiaran dengan ketentuan wajib ralat berita atas adanya sanggahan. (Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) yo. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen)
  Pasal 44 ayat (1): Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
 

Pemohon tidak menyangkal bahwa bukan mustahil terjadi kesalahan berita tetapi Pemohon tidak mengerti bahwa ada kewajiban ralat berita hanya karena adanya sanggahan. Bukankah lembaga penyiaran bisa membela dirinya bahwa berita yang dibuatnya telah memenuhi persyaratan pemberitaan yang obyektif dan seimbang (cover both side), dan tetap pada pemberitaannya. Hanya jika lembaga penyiaran merasa bahwa ada kesalahan, maka lembaga penyiaran itu berkewajiban membuat ralat berita.

 

Rumusan pasal 44 ayat (1) kedengarannya bersifat compulsory padahal seharusnya ada ruang bagi lembaga penyiaran untuk mempertahankan isi pemberitaannya, dan disinilah kredibilitas suatu lembaga penyiaran itu diuji, dan apabila pihak yang dirugikan tetap merasa ada kekeliruan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan lembaga penyiaran itu ke pengadilan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ini akan lebih sehat dan kondusif. Sebaliknya, apabila rumusan pasal 44 ayat (1) ini dipertahankan maka bukan mustahil esensi kebebasan lembaga penyiaran akan terganggu untuk tidak dikatakan terancam. Alhasil, akan ada budaya takut pada lembaga penyiaran, dan ini akan merugikan kualitas informasi yang akan disiarkan.

8.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menjalankan politik sensor yang diskriminatif. (Pasal 47 Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28F jo. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen)

 

Pasal 47: isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

 

Pasal 26 ayat (2) huruf a: dalam menyelenggarakan siarannya Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan.

  Kehidupan tanpa sensor adalah kehidupan yang ideal, dan ini tampaknya tak akan kita miliki. Jadi Pemohon menyadari dalam beberapa hal pasti ada lembaga sensor. Yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa untuk lembaga penyiaran berlangganan dibolehkan sensor internal sementara untuk lembaga penyiaran lainnya diperlakukan sensor external? Apa parameternya? Kalau lembaga perryiaran swasta menyiarkan film sama dengan lembaga penyiaran berlangganan, kenapa yang satu memperlakukan sensor external sedang yang satu lagi memperlakukan sensor internal? Perlakuan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen yang menolak diskriminasi (pasal 28 I ayat (2)).
 

Pertanyaan berikutnya: mengapa untuk iklan juga ada lembaga sensor external? Apakah ini bukan sesuatu yang berlebihan? Politik sensor ini jelas tak positif buat kreatifitas media, cetak maupun elektronik.

 

KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan politik hukum dari UU Penyiaran yaitu sebagai berikut:
  a. Negara melalui Undang-undang Penyiaran telah menciptakan reinkamasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan.
  b. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran, baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran, khusus mengenai tata cara teknis penyiaran.
  c. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan devide et impera (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar lembaga penyiaran yang dapat menimbulkan sentimen kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi penyiaran nasional.
  d. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar.
  e. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminasi antar lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.
  f. Negara melalui UU Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan cara politik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran.
  g. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cara politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar dari dalam negeri terhadap lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.
  h. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum pengontrolan yang sangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
  i. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum lembaga penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.
  j. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan kebingungan antar lembaga penyiaran di dalam pelaksanaan Undang-undang Penyiaran yaitu dengan cara politik hukum terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.
  k.

Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan institusi baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara politik hukum pemberian wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan  Pemerintah.

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

  1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

  2.

Menyatakan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2,3 dan 4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2, dan 3) Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1 dan 2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan oleh karena itu Pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

  3.

Memerintahkan pasal-pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di atas untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti P-1 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
Bukti P-2 : Tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang berjudul Judicial review (Dictum Edisi I, 2002);
Bukti P-3 : “The Rise of Modern Judicial Review”, Christopher wolfe, New York, Basic Books, hal 336-337;
Bukti P-4 :

“Judicial Review and the National Political Process”, Jesse H. Choper, Chicago, The University of Chicago Press, 1980, hal 64;

Bukti P-5 : Media Indonesia, 25 Nopember 2002, dengan judul “DPR Abaikan Pasal Kontroversial dalam RUU Penyiaran”
Bukti P-6 : Media Indonesia, 23 Nopember 2002, dengan judul “RUU Penyiaran Lemah dari Sudut Moralitas”
Bukti P-7 : Meida Indonesia, 22 Nopember 2002, dengan judul “10 Anggota Pansus Setujui RUU Penyiaran”
Bukti P-8 : Harian Tempo, 30 Januari 2003 dengan judul “UU Penyiaran Sah tanpa Tanda Tangan Presiden”
Bukti P-9 : Harian Tempo, 29 Januari 2003 dengan judul “UU Penyiaran Tetap Berlaku Meski Tidak Ditandatangani Presiden”
Bukti P-10 : Harian Tempo, 29 Januari 2003, dengan judul “Produk Hukum Paling Kontroversial Sepanjang 2002”
Bukti P-11 : Kompas, 28 Januari 2003, dengan judul "PRSSNI dan ATVSI ajukan Judicial Review UU Penyiaran";
Bukti P-12 : Media Indonesia, 17 Desember 2002, dengan judul "Skenario Pasca-UU Penyiaran Disahkan.", oleh: KRMT Roy Suryo Notodiprojo (Pemerhati Komunikasi dan Multimedia);
Bukti P-13 : Media lndonesia, 28 November 2002, dengan, judul "Amien Setuju Pengesahan RUU Siaran Ditunda";
Bukti P-14 : Sinar Pagi, 27 November 2002, dengan , judul "Soal Tertundanya RUU Penyiaran", Aisyah: Rakyat Muak Aksi Demo, Uci Karundeng: Bisa Gejolak;
Bukti P-15 : Media Indonesia, 26 November 2002, dengan judul "RUU Penyiaran Ingkari Hak Publik Mendapat Informasi";
Bukti P-16 : Warta Kota, 26 November 2002, "Masyarakat Pers Unjuk Rasa, RUU Penyiaran Gagal Disahkan";
Bukti P-17 : Harian Investor, 26 November 2002, "Tak Kuorum, DPR Gagal Sahkan RUU Penyiaran.";
Bukti P-18 : Kompas, 25 November 2002, dengan judul "Mengapa RUU Siaran secara Rasional Harus Ditolak?" Oleh: Ishadi SK (Praktisi Penyiaran);
Bukti P-19 : Media Indonesia, 25 November 2002 dengan judul "Asosiasi TV Tolak RUU Penyiaran Disahkan";
Bukti P-20 :

Suara Pembaruan, 16 Februari 2QQ2, dengan judul "UU Penyiaran Menghidupkan Kembali otoritarianisme" oleh: Ashadi Siregar (Dosen Fisipol UGM);

Bukti P-21 : Laporan singkat Pembicaraan Tingkat III Rancangan Undang undang tentang Penyiaran tanggal 15 Mei 2002;
Bukti P-22 : Laporan singkat Pembicaraan Tingkat III Rancangan Undang-unclang tentang Penyiaran tanggal 27 Mei 2002;
Bukti P-23 :

Laporan Singkat Pembicaraan Tingkat III Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran tanggal 29 Mei 2002;

Lampiran A :

Akta Notaris/PPAT Helmy Panuh, SH., Nomor 9, tanggal 10 Pebruari 1999, tentang Pendirian Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Lampiran B : Keputusan-keputusan Munas 2001 Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jakarta 5-8 November 2001;
Lampiran C : Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia;
Lampiran D : Anggaran Dasar Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI);
Lampiran E : Akta Notaris H. Zainal Arifin, SH., Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Persatuan Sulih Suara Indonesia;
Lampiran F :

Anggaran Dasar Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE);

 

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2003, telah didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tetap para permohonannya;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Nopember 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dan permohonan Indonesia Media Law and Policy Centre untuk diikutsertakan dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003, dan isi permohonan tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Politik Hukum UU Penyiaran dan Komentar
  Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Maret 2003 oleh IJTI, PRSSNI, PPPI, ATVSI, PERBUSI, dan KOMTEVE, yang kemudian dipublikasikan secara luas, pada hakekatnya dapat digambarkan sebagai berikut.
  I.1.

Ada 11 (sebelas) materi kesimpulan politik hukum dari Undang-undang Penyiaran dalam permohonan judicial review tersebut, yaitu:

    1.

Negara melalui Undang-undang Penyiaran telah menciptakan reinkarnasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan.

      Komentar sebagai Addinformandum:
     

Sesungguhnya kesimpulan ini terlalu tergesa-gesa dan tidak benar. Jika dibaca secara utuh seluruh materi Undang-undang Penyiaran yang sudah disajikan pada Bab 1 , maka alasan utama lahirnya Undang-undang Penyiaran ini adalah mencabut atau tidak memberlakukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Menteri Penerangan untuk mengontrol penyiaran di Indonesia. Dengan demikian, dengan dinyatakannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, maka dengan begitu pula peran sentral Menteri Penerangan (Departemen Penerangan) sudah berakhir. Dengan alasan ini, maka permohonan untuk melakukan Judicial Review atas Undang-undang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya menciptakan kembali lahirnya Departemen Penerangan sebab dengan begitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 masih tetap berlaku. Jadi, bisa kalau begitu permohonan ini sesungguhnya bisa dibaca sebagai permohonan menghidupkan kembali Departemen Penerangan.

     

Selain itu, bisa pula dibaca bahwa permohonan tersebut menginginkan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 yang sangat represif dan otoriter. Semuara dengan itu, kelihatannya permohonan ini akan menggelinding kepada keinginan untuk menciptakan kekacauan dalam dunia penyiaran, karena tanpa Undang-Undang Penyiaran yang berlaku sekarang, maka akan terjadi benturan hukum antar beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang memberikan kewenangan perizinan kepada Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan perizinan penyiaran lokal kepada Gubernur.

      Sesungguhnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memang diperlukan kehadirannya. KPI memang harus merupakan wadah tunggal, karena ia mengatur ranah publik yang dipergunakan ofeh penyiaran. Pengaturan frekuensi yang diambil dari spektrum gelombang radio ini juga terikat oleh lnternational Telecommunication Union. Bukankah pemerintah di Indonesia juga hanya satu? Di negara demokrasi dunia manapun frekuensi untuk penyiaran memang diatur oleh sebuah badan untuk itu. Dalam adagium hukum internasional dianut pemahaman bahwa broadcasting is universal but legal mozaik. KPI sebagai "wasit" sangat penting sebagai jawaban atas berkurangnya peran pemerintah di bidang penyiaran, yang pada waktunya peran itu menghilang. Pernerintah sebagai pemegang kekuasaan harus selalu dikontrol oleh media. Oleh karena itu, Bila peran KPI dilakoni dan diambilalih oleh Pemerintah seperti masa Orde baru melalui Menteri Penerangan, maka sungguh tidak masuk akal. Sebab, bagaimana mungkin bisa diharapkan media secara bebas dan independen mengawasi jalannya kekuasaan yang dipegang pemerintah bila kemudian pemerintah bermain sebagai "wasit" di penyiaran. Karena itu, sudah seharusnya dan selayaknya KPI itu adalah wadah tunggal dan berwibawa menjaga agar pelaku penyiaran bermain secara wajar.
      Sumber dana KPI memang berasal dari negara, bukan dari pemerintah, yang diwujudkan melalui mekanisme pendanaan APBN. Bukankah uang negara itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat? Independensi KPI bukan semata-mata diukur dari sumber pendanaannya, tetapi yang lebih utama adalah pada integritas dan profesionalisme anggotanya. Mekanisme kerja yang dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, transparan dan akuntabel akan mendukung Iahirnya KPI yang independen dan berwibawa.
     

Dengan uraian dan penjelasan seperti ini, maka menjadi terang dan jelas bahwa kesimpulan untuk mengatakan telah terjadi pengontrolan kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran melalui pembentukan wadah tunggal KPI tidak beralasan.

    2.  Negara melalui Undang-undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran khusus mengenai tata cara teknis penyiaran.
     

Komentar sebagai Addinformandum:,

Sesungguhnya kesimpulan ini terlalu dipaksakan dan tidak benar serta sangat subjektif. Permohonan ini justru menunjukkan bahwa ada prasangka subjektif yang dilakukan dengan mencoba membangun opini seolah-olah partisipasi organisasi penyiaran tidak dapat berperan aktif di bidang penyiaran, khususnya mengenai tata cara teknis penyiaran.

      Adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak mempunyai relevansi satu dengan lainnya, bila kemudian dinyatakan bahwa organisasi penyiaran tidak dapat berperan aktif karena dikebiri oleh Undang-undang Penyiaran. Semua orang berhak membuat organisasi, termasuk di bidang penyiaran. Justru Undang-undang Penyiaran mendorongnya bahkan memberikan tempat yang pantas. Lihat saja, penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, misalannya.
      Dalam hubungannya dengan keanggotaan KPI yang tidak memungkinkan keanggotaannya berasal dari organisasi penyiaran, maka sungguh relevan mendisain anggota KPI harus terdiri dari orang yang independen dan tidak terkait dengan bisnis penyiaran. Sebab, bagaimana mungkin KPI dapat menjadi “wasit” yang berwibawa jika kemudian di dalamnya berisi "pemain-pemain” di bidang penyiaran. KPI harus merupakan badan yang merupakan badan pengaturan dunia penyiaran (regulatory body). Anggota-anggotanya harus merupakan orang-orang yang independen. Anggota KPI sepenuhnya mewakili kepentingan publik karena ia mengatur ranah publik untuk penyiaran. Seseorang yang bekerja atau pemilik media penyiaran, bila ingin menjadi anggota KPI, harus melepaskan posisi dan jabatannya dari media penyiaran, ia harus menjadi orang yang indepenpen. Organisasi penyiaran tetap dapat berpartisipasi, antara lain dengan mengusulkan dan membuat pedoman perilaku penyiaran yang kemudian disahkan oleh KPI. HaI tersebut jelas dinyatakan dalam Undang-Undang.
      Oleh karena itu, rasanya kesimpulan kedua yang diajukan dalam permohonan ini memperlihatkan bahwa pemahaman atas pengaturan dunia penyiaran belum utuh.
    3. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan devide et impera (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik diskriminatif-diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar lembaga penyiaran yang dapat menimbulkan sentimen kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi penyiaran nasional.
      Komentar sebagai Addinformandum:

Sesungguhnya kesimpulan ini sama sekali tidak beralasan dan memperlihatkan kembali bahwa pemahaman tentang pengaturan penyiaran yang demokratis dan universal masih belum lengkap.

      Di negara-negara demokrasi di dunia manapun terdapat perbedaan pengaturan antara lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. Peranan dan fungsi masing-masing lembaga tersebut memang berbeda. Pengaturan yang berbeda itu terutama disebabkan karena fungsi dan peranannya yang berbeda. Perbedaan yang sedemikian itu menyebabkan terjadinya integrasi nasional. Inilah antara lain usaha yang disebut melakukan keseimbangan peranan antara lembaga penyiaran yang ditujukan untuk sebesar-besarnya manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Sebab para "pemain" ini menggunakan ranah publik dan harus diperuntukkan untuk kemaslahatan publik sesuai dengan porsinya.
      Kesimpulan ini juga memperlihatkan keberpihakan pada prinsip dan paradigma pemikiran liberal ortodoks dan ekonomi pasar ortodoks yang pada akhirnya juga akan menciptakan monopoli oleh para pemilik modal, yang sebenarnya baik dinegara Amerika Serikat maupun negara-negara demokrasi Eropa telah dikoreksi.
      Pembeda peran dan fungsi ketiga lembaga penyiaran ini sesungguhnya adalah jawaban tuntas atas dua prinsip utama pengaturan penyiaran yang demokratis, yaitu asas diversity of ownership dan asas diversity of content.
    4.

Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar.

     

Komentar sebagai Addinformandum:

Sesungguhnya kesimpulan ini terlalu jauh dikaitkan dengan "isu intervensi atas kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran". Kesimpulan ini telah secara berlebihan memperlihatkan dengan menyatakan bahwa negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lernbaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lernbaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar. Pemahaman pengaturan sistem penyiaran belum cukup memadai. Dinegara demokrasi dunia manapun, sistem penyiarannya memang dapat diintervensi negara, karena lembaga penyiaran mempergunakan ranah publik. Lebih dari itu, tiap negara juga terikat oleh regulasi dan konvensi serta kesepakatan-kesepakatan internasional yang dikeluarkan organisasi internasional yang disebut dengan International Telecommunication Union (ITU). '

      Disamping itu, sesungguhnya persoalan sanggahan adalah persoalan prinsip kerja jurnalistik profesional yang disebut dengan cover both sides yang pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan lewat Pedoman Perilaku Penyiaran dan atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh KPI bersama Pemerintah.
    5.

Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminasi antar lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.

     

Komentar sebagai Addinformandum:

Sesungguhnya kesimpulan ini mengada-ada dan menabrak prinsip-prinsip pengaturan sistem penyiaran yang universal dan umum dianut. Kesimpulan untuk kesekian kalinya memperlihatkan pemahaman pengaturan penyiaran yang masih tidak jelas. Pengaturan untuk lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas memang harus berbeda karena masing-masing lembaga penyiaran mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda. Di negara demokrasi di dunia pengaturannya juga berbeda yang ditujukan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan publik. Harus dipahami dan diingat bahwa frekuensi sumber daya alam milik publik yang terbatas! pengklasifikasian kelas "pemain dalam dunia penyiaran menjadi keharusan dalam rangka memaksimalkan ranah publik itu kepada kemaslahatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menjunjuny tinggi asas diversity of ownership dan asas diversity of content.

      Permohonan ini memperlihatkan dan lebih mementingkan kepentingan komersial pemilik modal daripada kepentingan publik. Semangat dan filosofi permohonan ini tampak dengan jelas menganut pandangan liberal-ortodoks. Dalam dunia penyiaran, seharusnya kepentingan komersial pemodal harus berada dalam kerangka kepentingan publik.
    6. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan cara politik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran.
     

Komentar sebagai Addinformandum:

Kesimpulan ini juga tidak tepat dan tidak beralasan. Mekanisme penyaturan sistem penyiaran yang demokratis mengaharuskan adanya periodesasi masa berlaku perizinan sebagai bentuk kontrol kepada lembaga penyiaran yang untuk sementara dipercaya mengelola ranah publik itu. Periodesasi ini menjadi penting untuk mengetahui apakah lembaga penyiaran yang sudah dipercaya mengelola ranah publik itu telah memanfaatkannya bagi kepentingan publik atau tidak. Tidak perlu ragu, gundahgulana dan kuatir bahwa periodesasi perizinan itu akan mematikan kesempatan berusaha. Pelaku usaha yang senantiasa professional dan beritikat baik oleh hukum diberi perlindungan yang maksimal. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak beritikat baik dan melanggar penggunaan ranah publik secara baik harus diberi "hukuman". Misalnya dengan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan penyiaran dan kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain.

      Pemberian izin sudah seharusnya diperketat agar diperoleh "pemain" yang handal, tangguh dan berkomitmen pada kepentingan publik. Bahkan untuk mendapatkan perizinan itu, dalam model modern licensing mengharuskan sang pemohon untuk memberikan jaminan dan pemaparan rencana dan strategi yang berkualitas melalui perfomance promises yang terukur mulai dari tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun kelima atau tahun kesepuluh sesuai dengan periodesasi izin yang diperolehnya.
    7. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cara politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar dari dalam negeri terhadap lembaga penyiaran.
     

Komentar sebagai Addinformandum:

Sesungguhnya kesimpulan ini sangat berlebihan. Sebaliknya, Undang-undang Penyiaran tampak dengan jelas tidak menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Informasi dapat diperoleh oleh masyarakat dari manapun. Isi penyiaran memang harus diatur untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman clan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu. Koreksi demi koreksi harus selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik oleh organisasi penyiaran maupun oleh KPI. Ini adalah wilayah industri dan KPI bukan wilayah permohonan judicial review. Tak perlu memperbaiki satu genteng yang bocor dengan merubuhkan rumah secara keseluruhan. Menggugurkan Undang-undang Penyiaran akan berakibat sangat buruk.

    8. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum pengontrolan yang sangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
     

Komentar sebagai Addinformandum:

Sesungguhnya kesimpulan ini sama sekali tidak mendasar. Pengontrolan yang dilakukan terhadap siaran iklan niaga dimaksudkan untuk menjunjungtinggi dan menghormati kepentingan publik yang lebih baik. Kegundahgulaan dan ketakutan atas masalah ini tak perlu terjadi, ketika para pelaku industri periklanan menghormatika etika yang berlaku. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia justru memberikan pagar dan pengaturan yang ketat untuk menghasilkan iklan yang bermartabat. Persoalan materi iklan niaga tak hanya diatur dalam Undang-undang Penyiaran, tetapi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman clan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

    9. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum lembaga penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.
     

Komentar sebagai Addinformandum:

Kesimpulan ini terlalu berlebihan dan salah. Undang-undang Penyiaran sama sekali tidak melakukan penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan. Tidak ada satu pasalpun yang secara tegas menyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam kesimpulan ini.

    10. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan kebingungan antar lembaga penyiaran di dalam pelaksanaan Undang-undang Penyiaran yaitu dengan cara politik hukum terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.
     

Komentar sebagai Addinformandum:

Kesimpulan yang diambil sama sekali tidak benar. Sebenarnya tidak terdapat pertentangan pasal, khususnya tentang kepemilikan lembaga penyiaran. Namun memang perlu diatur lebih lanjut oleh peraturan yang akan dibuat KPI bersama Pemerintah, yang perlu dicatat adalah bahwa pasal-pasal tentang kepemilikan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli kepemilikan dan monopoli informasi, dan menjamin terjadi diversity of ownership dan diversity of content untuk sebesar-besarnya manfaat bagi publik. Dalam posisi inilah peran KPI menjadi sangat penting. Ini sekaligus menunjukkan bahwa materi kesimpulan ini sama sekali bukan wilayah materi permohonan judicial review, melainkan "pekerjaan rumah" KPI bersama Pemerintah untuk melahirkan peraturan pelaksanaannya.

    11. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan institusi baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara politik hukum pemberian wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah.
     

Komentar sebagai Addinformandum:

Kesimpulan ini salah dan sengaja mengaburkan persoalan. Undang-undang Penyiaran sama sekali tidak memberikan wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah. Yang benar adalah wewenang menyusun Peraturan Pemerintah dilakukan oleh KPI bersama dengan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah sebuah produk hukum yang lazim dikenal sebagai penjabaran lebih lanjut materi-materi yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

 

 

Klik Untuk Cetak Dokumen

 

 INDEX | Sebelumnya | Selanjutnya  

 

© Copyright 2008 Allright Reserved. www.pemkomedan.go.id