Home / Pemerintah /


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA

kota medan
Misi Pertama : Mewujudkan percepatan pembangunan daerah lingkar luar, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, menengah dan Koperasi (UKMK) untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota.


Arah kebijakan yang ditetapkan pada agenda :

1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar.

  • Mendorong percepatan pertumbuhan wilayah strategis / cepat tumbuh di wilayah lingkar luar
  • Mendorong pengembangan wilayah lingkar luar, melalui pemberdayaan masyarakat dan alokasi khusus anggaran.
  • Mengembangkan kerjasama lintas batas, baik di bidang sosial maupun ekonomi.
  • Mengembangkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara inti kota dengan wilayah lingkar luar secara sinergis.
  • Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkar luar.
  • Mendorong proses kreatif, inovatif dalam pengembangan sektor non pertanian di wilayah lingkar luar.

 

2. Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  • Perluasan basis usaha dan kesempatan usaha UKMK dengan mendorong penumbuhan wirausaha baru, melalui peningkatan pengetahuan dan semangat kewirausahaan.
  • Penguatan kelembagaan UKMK terutama untuk :
  • Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan - non perbankan, pemanfaatan teknologi dan pemasaran serta promosi produk.
  • Memperbaiki lingkungan usaha melalui penyederhanaan prosedur perijinan.
  • Mengembangkan UKMK sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan guna mendorong peningkatan pendapatan, pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
  • Pengembangan UKMK melalui keterpaduan program dan fasilitasi Pemerintah (Kota, Propinsi dan Pusat serta Perguruan Tinggi).
  • Pengembangan UKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal dan domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
  • Mendorong berkembangnya UKMK secara efisien, produktif dan berdaya saing baik di pasar lokal, regional, nasional melalui pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku UKMK, atau antara UKMK dengan Usaha Besar, BUMN/D.

 

3. Peningkatan Penanaman Modal Daerah
  • Mewujudkan citra Good Governance dalam bidang investasi dan lingkungan bisnis.
  • Memberikan pelayanan yang baik, mudah, sederhana, cepat dan transparan dalam perizinan investasi.
  • Membangun sistem informasi dan promosi investasi yang efektif, dan menyelenggarakannkegiatan-kegiatan promosi berskala luas dalam upaya menarik minat investor.
  • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama promosi investasi antar tingkatan pemerintahan, antara Pemerintah dengan Dunia Usaha dan Masyarakat.
  • Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, khususnya melalui peningkatan penyediaan infrastruktur ekonomi yang meningkatkan efisiensi berusaha bagi investor, di samping jaminan kepastian berusaha.

4. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

  • Penataan kebijakan pengembangan BUMD.
  • Meningkatkan kualitas manajemen BUMD sehingga profesional.
  • Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas pengelolaan BUMD.
  • Mendorong kegiatan-kegiatan BUMD menjadi lebih layak secara ekonomis, sehingga dapat beroperasi secara sehat, dan tidak tergantung kepada fasilitasi dan proteksi Pemerintah Kota.
  • Pendirian BUMD baru yang potensial secara ekonomis.
  • Mendorong kerjasama BUMD dengan mitra swasta lokal, nasional bahkan luar negeri termasuk, antar Pemerintah Daerah.

5. Perwujudan Kota Jasa Perdagangan dan Industri

  • Memfasilitasi berkembangnya pusat-pusat jasa perdagangan, dan industri modern yang bersih, tertib, aman, nyaman dan indah.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor jasa perdagangan dan industri, melalui penciptaan daya saing yang kuat.
  • Mendorong peningkatan produksi daerah melalui pengembangan produk unggulan, standarisasi kualitas produk, pengembangan kemitraan antar Pemerintah, swasta dan masyarakat, meningkatjkan kegiatan perdagangan antar daerah dan ekspor.
  • Mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri, dan jasa perdagangan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif.
  • Mendorong pengembangan kawasan industri yang ada, dan atau membangun kawasan industri baru yang bersifat padat teknologi dan ramah lingkungan.
  • Pengembangan sumber daya jasa perdagangan, dan industri secara terpadu, untuk mendorong Kota Medan sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi regional maupun nasional, disamping mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic) dan peningkatan sistim informasi dan komunikasi jasa perdagangan, dan industri yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas.
  • Pengembangan sektor industri melalui optimalisasi kawasan industri yang ada dengan orientasi pengembangan jenis industri yang besifat ramah lingkungan (green industry) dan industri yang bersifat padat karya dengan tetap mendorong eksistensi yang kuat dari industri kecil/home industri sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal.
  • Menumbuh kembangkan pasar-pasar tradisional, sehingga kompetitif dengan pasar-pasar modern.
  • Mengembangkan kawasan-kawasan industri dan jasa perdagangan dalam konsep super blok.

6. Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Perikanan Serta Kelautan

  • Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan serta jaminan ketersediaan pangan.
  • Penetapan daerah konservasi lahan produktif guna meminimalkan peralihan fungsi lahan pertanian ke non - pertanian.
  • Pengembangan komoditas pertanian ke non - pertanian.
  • Pengembangan pertanian organik (organic farming), dan teknologi pertanian pada lahan perkarangan.
  • Pengembangan diversifikasi produksi, konsumsi pangan.
  • Penerapan standar kualitas dan keamanan pangan.
  • Pembenahan sistem kesehatan hewan (keswan), dan masyarakat veteriner.
  • Pengembangan agroindustri pasca panen, pengolahan dan pemasaran komoditi pertanian / peternakan.
  • Pengembangan pertanian/peternakan komersial.
  • Penerapan standart kualitas dan manajemen produk pertanian/peternakan.
  • Peningkatan kompetensi aparatur dan SDM masyarakat tani/ternak.
  • Pemantapan kelembagaan petani/peternak dan usaha tani/ternak.
  • Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir.
  • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang pesisir dan laut.
  • Meningkatkan dukungan perkuatan permodalan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan.
  • Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta komoditi ekspor hasil perikanan sehingga mendorong kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengolah hasil perikanan.
  • Pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan PPI, BBI, dan TPI.
  • Meningkatkan retribusi bidang perikanan dan kelautan.
  • Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan.
  • Meningkatkan mutu produk perikanan untuk konsumsi sesuai standart kesehatan.
  • Peningkatan pengawasan penangkapan ikan secara optimal
  • Peningkatan konsumsi ikan perkapita/kg/tahun.
  • Mendorong pengembangan kawasan sentra ikan hias.
  • Meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.

7. Pemantapan Iklim Tenaga Kerja

  • Mempermudah ijin investasi/pendirian perusahaan, serta peningkatan kepastian hukum.
  • Membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan para investor dan tenaga kerja, termasuk mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi, dan penyusunan perencanaan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang akurat dan operasional.
  • Mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, dan kesempatan kerja.
  • Mendorong hubungan industrial yang harmonis untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.
  • Mendorong terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja terutama yang bersifat normatif di perusahaan dengan sistem pengawasan dan perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif.
  • Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan penerapan pengupahan dan syarat kerja yang lebih proporsional.
  • Mendorong peningkatan penyaluran tenaga kerja baik secara regional, sektoral, nasional, dan internasional melalui program AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).

8. Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Penanggulangan Masalah Sosial serta Pemberdayaan Perempuan

  • Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  • Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, anak jalanan, penyandang cacat, gepeng, dan kelompok rentan sosial lainnya.`
  • Peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
  • Pengembangan dan penyerasian kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
  • Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagai bagian integral pembangunan kota.
  • Memasukkan dimensi gender dalam seluruh tahapan dan proses pembangunan kota untuk memberi peluang yang semakin besar bagi perempuan berperan akif.
  • Mendorong satuan kerja perangkat daerah dan organisasi masyarakat lainnya agar lebih berpartisipasi dalam peningkatan peran perempuan.
  • Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Gender (KKG).

9. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

  • Peningkatan pemerataan dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif.
  • Peningkatan mutu pendidikan sebagai upaya Pemerintah Kota untuk Menyediakan sarana prasarana sekolah, alat bantu belajar, guru yang berkualitas, jaminan terhadap proses pembelajaran yang bermutu, serta jaminan terhadap lulusan yang berkompetensi.
  • Peningkatan manajemen pendidikan sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menjadikan sekolah otonom, yang mampu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara partisipatif, transparan dan akuntable.

10. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

  • Peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat / penduduk, terhadap pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama di ruang rawat kelas III Rumah Sakit Pemerintah, melalui pembebasan biaya pelayanan kesehatan.
  • Mengintegrasikan pembangunan kesehatan lingkungan, dengan pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesehatan dan mutu hidup masyarakat, termasuk meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan serta pola hidup bersih dan sehat.
  • Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemandirian dan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.
  • Peningkatan, pemantapan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan kesehatan.
  • Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan.
  • Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah lingkar luar atau yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan dengan cara mendekatkan pelayanan melalui operasionalisasi Puskesmas Keliling.
  • Peningkatan upaya pendidikan kesehatan ("Health Education") kepada masyarakat sejak usia dini dan mendorong dicantumkannya pendidikan kesehatan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar - menengah.
  • Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar ("Primary Health Care").
  • Peningkatan kesejahteraan Tenaga kesehatan melalui pemberian insentif tertentu untuk menjamin rasa aman dan nyaman di dalam melaksanakan tugasnya.

11. Pengurangan Kemiskinan Perkotaan

  • Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan.
  • Percepatan pembangunan wilayah lingkar luar (Border Area).
  • Perwujudan keadilan dan kesetaraan Gender.

12. Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan

  • Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan, mengembangkan, melestarikan kekayaan budaya lokal termasuk berkesenian lokal sebagai kebanggaan kota.
  • Mengambangkan pemenuhan kebutuhan kepariwisataan sebagai daya tarik kota sekaligus sebagai bagian penting peningkatan perekonomian kota.
  • Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas promosi serta penyuluh di bidang kebudayaan dan pariwisata.
  • Meningkatkan penggalian potensi kebudayaan dan pariwisata lokal.
  • Penyediaan sarana dan prasarana wisata kota yang handal.
  • Meningkatkan pengelolaan serta pelestarian objek kebudayaan dan pariwisata secara terkoordinasi, dan partisipatif.

 

Misi Kedua : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif.

Arah kebijakan yang ditetapkan pada agenda :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota

Memperkuat kedudukan kota, di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional sumber daya perencanaan dan pengawasan pembangunan kota.
Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik antar sektor, tingkatan pemerintahan maupun stakeholders.
Mengembangkan berbagai jabatan fungsional seperti : ahli perencanaan dan auditor profesional secara kelembagaan.

2. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kota, dan Pelayanan Pertanahan

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Medan yang lengkap, berkualitas, dan antisipatif.
Pengembangan kegiatan penelitian dan penyusunan rumusan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan.
Peningkatan pelayanan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pengawasan, pengendalian dan pembinaan Rencana Tata Ruang Kota dan Bangunan.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta penataan ruang dan lahan.
Peningkatan upaya, kemampuan, partisipasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pembebasan lahan/ganti rugi tanah untuk pembangunan kota.

3. Penciptaan Birokrasi Yang Kreatif, Inovatif, Responsif, dan Profesional

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan pengembangan serta berbagai program Capacity Building yang relevan.
Mengembangkan pola pembinaan karier berdasarkan merit system, kompetensi dan prestasi kerja.
Membangun budaya birokrasi kota yang lebih kreatif, inovatif, melayani dan akuntabel melalui peningktan efektifitas manajemen pemerintahan kota.
Mengembangkan manajemen tata pemerintahan kota yang baik (good governance) yang berorientasi kepada tujuan sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan responsif, melalui desentralisasi PNS ke tingkat pelayanan langsung, mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, dan penerapan peraturan kepegawaian yang konsisten.
Meniadakan politisasi dalam pengisian jabatan-jabatan karier birokrasi.
Meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui reward dan punishment serta insentif lainnya.

4. Peningkatan Pelayanan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahrga

Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan, guna mendorong terakomodasinya hak-hak kependudukan dengan meninggalkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui program pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat, murah dan transparan, serta mengikuti standart dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Peningkatan Pelayanan KB dengan prioritas kepada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (yang dikategorikan sebagai keluarga miskin).
Meningkatkan penyuluhan kepada remaja pra nikah untuk merencanakan persiapan perkawinan yang mantap, termasuk kepada calon peserta KB pria.
Meningkatkan mutu pelayanan KB dengan memperiotitaskan peningkatan mutu sarana pelayanan dan mutu tenaga pelayanan KB.
Pemerataan pelayanan dengan mengefektifkan informasi pelayanan hak-hak reproduksi.
Peningkatan sistem rujukan secara timbal balik di semua jaringan pelayanan KB baik Pemerintah maupun swasta dan organisasi profesi seperti PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia).
Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk, melalui peningkatan kemerataan, akses dan kualitas pelayanan KB,terutama bagi keluarga miskin dan rentan di kawasan lingkar luar.
Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, penguatan institusi masyarakat dam Pemerintah, untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan.
Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, khususnya kelompok Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera-I serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB, melalui kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan Keluarga Kecil Berkualitas.
Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan generasi muda dalam pembangunan kota.
Mendorong kesempatan yang lebih luas kepada pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan.
Meningkatkan pembinaan generasi muda sehingga terhindar dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyakit menular serta penyebaran penyakit HIV/AIDS.
Mengembangkan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu.
Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, utnuk pembinaan olah raga prestasi.
Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga.
Membina wawasan kebangsaan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan, diantara generasi muda.

 

Misi Ketiga : Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi, membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan, serta budaya daerah

Arah kebijakan yang ditetapkan pada agenda :

1.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Utilitas Kota

a. Bidang Perhubungan

  • Pengembangan kelembagaan, diarahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan perhubungan, menyediakan pelayanan dasar dan pengembangan bidang unggulan.
  • Mewujudkan pelayanan dasar, melalui peningkatan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalulintas, peningkatan disiplin berlalu lintas dan pelayanan angkutan umum, dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal.
  • Penataan personil diarahkan untuk menentukan standar kompetensi setiap jabatan, pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berbasis need assesment, menetukan standar minimal kinerja yang harus dicapai oleh pegawai.
  • Meningkatkan kinerja terminal melalui penataan sistem perwilayahan terminal, pembangunan terminal baru, peningkatan kualitas fisik bangunan dan fasilitas penunjang terminal, penataan area/lajur kedatangan dan keberangkatan angkutan umum, penyediaan fasilitas akses untuk pertukaran antar dan intra moda angkutan umum.
  • Pengoptimalan kapasitas jalan melalui pembatasan parkir di badan jalan (on-street parking), khususnya pada lokasi rawan kemacetan dan side frictio, pengaturan traffic light setting/cycle time yang disesuaikan dengan besar kedatangan kendaraan, pengurangan titik konflik persimpanganm dengan adanya fly-over, under pass dan pulau jalan.
  • meningkatkan fungsi trotoar untuk akses pejalan kaki dan efek gangguan samping (side friction) jalan yang semakin rendah.
  • Pengembangan dan penataan sistem angkutan massal kota.
  • Penataan sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya.
  • endorong percepatan pemindahan bandara Polonia dan Pangkalan TNI AU ke Kuala Namu.
  • Mendorong pengembangan pelabuhan laut Belawan menjadi pelabuhan laut internasional (hub-port) untuk mendukung kegiatan perdagangan regional dan internasional (ekspor dan impor) serta perdagangan antar propinsi (interinsular).
  • Mendorong optimalisasi kapasitas layanan melalui peningkatan manajemen pengelolaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan.
  • Mendorong Pengembangan dan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan di dalam dan menuju pelabuhan dengan mengedepankan kerjasama pembiayaan.
  • Mendorong pengembangan kawasan industri yang value added logistic activity.
  • Mendorong peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan antar pulau maupun ekspor-impor.
  • Mendorong terpenuhinya standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (Internasional Maritime Organization) maupun IALA, guna meningkatkan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan Belawan.
  • Mendorong terpenuhinya standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization), guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara Polonia.
  • Meningkatkan kerjasama pengembangan pelayanan dan pengelolaan Bandara Polonia.
  • Meningkatkan efesiensi dengan memperhatikan prioritas keselamatan dan pelayanan.
  • Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan latihan.
  • Meningkatkan keamanan terhadap gangguan kamtibmas melalui kerjasama dengan polisi
  • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam keselamatan dan ketepatan waktu tempuh perjalanan.
  • Perintisan pembangunan jaringan kereta api Mebidang, baik pengaktifan kembali jaringan yang telah ada, pengembangan monorail maupun subway, dan bentuk lainnya melalui studi dan penjagaan investigasi.

b. Bidang Perumahan Dan Permukiman
  • Meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman melalui pembangunan jaringan jalan lingkungan sebanyak 1.500 gang.
  • Meningkatkan kualitas bangunan-bangunan Pemerintah Kota melalui pemeliharaan terhadap sebanyak 262 unit, dan pembangunan fasilitas pemerintahan lainnya.
  • Mendorong pembangunan perumahan yang layak huni serta terjangkau bagi masyarakat miskin dan buruh yang berpenghasilan rendah.
  • Mengembangkan kerjasama pembangunan perumahan bagi PNS dan Guru.
  • Penetapan pelayanan umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan membuka kontrol publik terhadap pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kerja.
  • Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi kinerja dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi mitra strategis.
  • Bekerjasama membangun dan menata lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat. Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial baik sarana maupun prasarana sosial dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap munculnya gangguan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.

c. Bidang Pencegah Dan Pemadam Kebakaran
  • Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai DP2K Kota Medan melalui pelatihan dan penambahan pegawai/petugas operasional P2K.
  • Meningkatkan jaminan keamanan maupun kesejahteraan pegawai, khususnya kepada petugas operasional, melalui peningkatan dana operasional, asuransi, tunjangan dan insentif.
  • Meningkatkan pendapatan melalui retribusi.
  • Meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak.
  • Pemberdayaan Kelurahan dan Kecamatan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.
  • Pengembangan unit-unit bantuan P2K.

d. Bidang Pertamanan Dan Pemakaman
  • Pembangunan dan pemeliharaan taman-taman Kota serta ruang terbuka hijau untuk mendukung terwujudnya Kota Medan sebagai Kota taman.
  • Meningkatkan keindahan Kota melalui pemasangan lampu hias, lampu penerangan jalan umum sebagai usaha terpadu menciptakan suasana aman dan nyaman Kota Medan di malam hari, penataan papan reklame dan periklanan yang profesional.
  • Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan masyarakat baik untuk rekreasi maupun kegiatan ekonomi.
  • Meningkatkan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau baik yang berfungsi sebagai taman, lapangan olah raga maupun pemakaman.
  • Meningkatkan PAD dari periklanan, pertamanan, dan lain-lain.

e. Bidang Pekerjaan Umum (Drainase)
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas data base perencanaan drainase melalui pendataan dan pengembangan sistem informasi.
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan, dan pemeliharaan saluran drainase melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional lapangan dan fasiltas pendukung.
  • Meningkatkan pengendalian untuk mengantisipasi bencana banjir sedini mungkin.
  • Fasilitas peran serta masyarakat dan kerjasama pembangunan drainase.

f. Bidang Kelistrikan
  • Mendorong pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan pengembangan teknologi.
  • Mendorong peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan.
  • Mendorong peningkatan kualitas jasa pelayanan penyediaan tenaga listrik.

g. Bidang Telekomunikasi
  • Fasilitas peningkatan kemampuan dan jenis pelayanan, antara lain melalui peningkatan kemudahan investasi, peningkatan kerjasama penyelenggaraan, dan perluasan jaringan.
  • Mendorong peningkatan kemudahan akses bagi tiap warga untuk mendapat pelayanan telekomunikasi dalam menunjang kegiatan sosial dan ekonomi kota.

h. Bidang Pelayanan Jaringan Gas
  • Mendorong peningkatan kemampuan pelayanan, antara lain melalui peningkatan supply gas menjadi 364,4 mmscfd dan peningkatan jaringan.
  • Mendorong peningkatan kemampuan investasi dari sumber pendanaan lain (investor) melalui kegiatan promosi, kerjasama dan peningkatan tarif yang lebih reliabel.

i. Bidang Prasarana Air Bersih
  • Menciptakan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air minum dalam pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas kerja.
  • Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum melalui deregulasi dan regulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private-Partnership).
  • Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.
  • Berkoordinasi mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20% hingga akhir tahun 2010.

j. Bidang Prasarana Air Limbah
  • Bekerjasama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah.
  • Bekerjasama meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk pemeliharaan maupun pengembangan pelayanan melalui efesiensi kelembagaan, dan peningkatan upaya summber pembiayaan alternatif dari sektor swasta maupun dana bantuan luar negeri.



2. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup

  • Meningkatkan pengelolaan dampak pembangunan (Enviromental Impact Management), penerapan analisis dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan, pengendalian pencemaran baik yang berasal dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak (tetap), pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan binaan manusia.
  • Pembangunan sumber daya manusia (Human Resource Development), kegiatan ini meliputi upaya mewujudkan manusia yang memiliki sikap mental baik dalam melindungi lingkungan dan masyarakat serta mampu membina lingkungan hidup secara berkesinambungan.
  • Pengelolaan energi dan Sumber Daya Mineral secara selektif dan efisien.

 

3. Peningkatan Penerapan Sistim Informasi dan Teknologi Tepat Guna

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat, serta dapat terjangkau masyarakat luas pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian kota dan regional, dengan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan regional/internasional.
Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Pemerintah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga Pemerintah Kota.
Memberikan kemudahan kepada masyarakat atau lembaga Pemerintah / Non Pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai layanan Pemerintah Kota.
Peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan ekonomi daerah, sebagai jaringan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka melakukan lompatan penalaran dan imajinasinya, untuk menguasai ilmu dan teknologi yang tepat dan berguna baginya.

 

4. Perwujudan Kota Sehat

  • Mensinergikan berbagai kegiatan forum masyarakat, swasta, dan sektor lain dengan kegiatan pembangunan kesehatan.
  • Menyelenggarakan upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada secara mandiri.
  • Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupannya menjadi lebih baik.
  • Menentukan dan memilih tatanan yang akan dibina berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus yaitu :

- Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum

- Kawasan Sekolah dan Perkantoran Sehat

- Kawasan Industri Perdagangan Sehat

- Kawasan Tempat Umum Pariwisata Sehat

- Ketahanan Pangan dan Gizi

- Kehidupan Masyarakat Sehat Madani

- Kehidupan Sosial yang Sehat

 

 

Misi Keempat : Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam agenda :

a. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

  • Bekerjasama mengembangkan sistim keamanan dan ketertiban umum sehingga memiliki kemampuan yang tinggi dalam dalam mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Untuk itu pengamanan swakarsa harus dikembangkan secara intensif.
  • Mendorong peningkatan kemampuan dan tanggung jawab Aparat yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum.
  • Mendorong Peningkatan daya tanggap Aparat dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemulihan gangguan Kamtibmas.
  • Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari setiap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.


b. Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman, Tentram dan Religius serta Hubungan Antar Kelompok Masyarakat Yang Harmonis dan Dinamis

  • Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengupayakan agar segala peraturan-peraturan daerah dilandasi oleh nilai-nilai religius.
  • Meningkatkan dan memantapkan kehidupan kerukunan antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kekeluargaan.
  • Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan kota benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai agama.
  • Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan peran serta fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut serta memotivasi umat beragama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan dan dinamika kota.
  • Bekerjasama memberikan jaminan, perlindungan dan memenuhi rasa aman, nyaman masyarakat kota.

 

 

 

 



Top