KETERANGAN RENCANA PERUNTUKAN (KRP)

dibaca 3835 pembaca

Diproses pada:
DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN
Jl. Karya Jasa Pengkalan Masyhur Medan 20143
Telp. (061) 7864147

A. DASAR

  • Peraturan Daerah Kota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
  • Peraturan Daerah Kota Medan No. 17 Tahun 2002 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah. Pelaksanaan Perda tersebut diatur melalui Keputusan Walikota Medan No. 41 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Perda No. 17/2002 dan Keputusan Walikota Medan No. 61 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 17 Tahun 2002.

B. PELAYANAN UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN RENCANA KOTA terdiri dari:

  1. Keterangan Rencana Peruntukan (KRP)
  2. Peta-peta kota
  3. IMB (diberikan dalam bentuk lampiran Gambar Situasi)
  4. Informasi secara lisan (informal) di Kantor Dinas

C. KETERANGAN RENCANA PERUNTUKAN (KRP)

  1. KRP adalah surat keterangan yang menyatakan informasi mengenai rencana peruntukan/penggunaan atas suatu persil tanah.
  2. KRP berguna untuk:
    • Mengetahui rencana peruntukan/penggunaan tanah pada suatu persil sesuai rencana kota.
    • Pertimbangan di dalam pembelian atau mensertifikatkan tanah sehingga luas tanah yang akan diberikan atas haknya sesuai dengan rencana kota.
    • Sebagai syarat permohonan IMB pembangunan pagar.
  3. KRP dibuat berdasarkan rencana kota dan memuat penjelasan mengenai:
    • Bentuk dan ukuran persil
    • Alamat persil
    • Jalan dan rencana jalan di sekeliling persil
    • Peruntukan tanah diatas persil
    • Garis-garis sempadan
    • Arah mata angin
    • Skala gambar
    • Tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana utilitas umum lainnya
    • Biaya retribusi KRP
  4. Permohonan KRP ditujukan kepada Wlikota Medan c/q. Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan syarat-syarat :
    • 1 (satu) foto copy Surat Tanah, Surat jual Beli, dll
      • Fotocopy sertifikat yang dilegalisir oleh BPN/Notaris
      • Fotocopy akta jual beli dari Notaris/Camat
        1. Akta yang dikeluarkan Notaris dilegalisir oleh Notaris.
        2. Akta yang dikeluarkan Camat dilegalisir oleh Camat.
    • 1 (satu) lembar foto copy KTP permohonan yang masih berlaku.
    • 1 (satu) lembar foto copy SPPT pelunasan PBB tahun terakhir dengan menunjukkan aslinya.
    • 1 (satu) lembar foto copy pelunasan SPPT tahun terakhir
    • Map berwarna biru 1 (satu) buah

D. PROSES
Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan KSB dan IMB adalah 16 hari kerja.

E. PENOLAKAN PERMOHONAN KRP 
Suatu permohonan KRP ditolak jika :

  1. Bertentangan dengan rencana kita.
  2. Menganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.
  3. Tidak sesuai persyaratan permohonan.
  4. Luas persil tanah dimohon tidak sesuai peruntukannya.
  5. Diatas persil dimohon terdapat rencana jalan/pelebaran sehingga sisa luas tanah tidak sesuai dengan peruntukannya.
  6. Persil tanah dimohon berada di atas rencana peruntukan taman.

F. RETRIBUSI KRP

  1. Sebelum penyerahan KRP, pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Pemda Medan melalui Bendarahawan Penerima Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.
  2. Besarnya retribusi KRP yang harus dibayar pemohon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2002.
    Jumlah retribusi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Retribusi KRP = 0,0015 x NJOP x Luas Tanah

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak per m² pada PBB
Luas Tanah = Luas tanah yang dimohonkan sesuai surat

G. PERUBAHAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Perubahan Peruntukan Tanah adalah perubahan atas rencana peruntukan penggunaan tanah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota atas suatu persil tanah menjadi peruntukan penggunaan lainnya.
Jumlah retribusi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tarif Retribusi = Indeks Perubahan x NJOP x Luas Tanah

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak per m² pada PBB
Luas Tanah = Luas tanah yang dirubah peruntukannya

 
Jenis Perubahan
Indeks
a.

Jalur Hijau ke Industri/Pergudangan
Jalur Hijau ke Industri/Pergudangan
Jalur Hijau ke Industri/Pergudangan
Jalur Hijau ke Industri/Pergudangan
Jalur Hijau ke Industri/Pergudangan
Jalur Hijau ke Industri/Pergudangan

0,40
0,25
0,20
0,15
0,10
0,03
b.
Daerah Cadangan ke Industri/Pergudangan
Daerah Cadangan ke Industri/Pergudangan
Daerah Cadangan ke Industri/Pergudangan
Daerah Cadangan ke Industri/Pergudangan
Daerah Cadangan ke Industri/Pergudangan
0,05
0,05
0,04
0,03
0,02
c.
Perumahan ke Industri/Pergudangan
Perumahan ke Industri/Pergudangan
Perumahan ke Industri/Pergudangan
Perumahan ke Industri/Pergudangan
0,10
0,05
0,04
0,03
d.
Di luar Jalur Hijau, Daerah Cadangan dan 
Perumahan ke peruntukan lainnya
0,02