IZIN PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMANFAATANAIR BAWAH TANAH

dibaca 22579 pembaca

  1. Dasar Hukum.
    1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan.
    2. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Badan Pelayan Perijinan Terpadu Kota Medan
    3. Keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan


  2. Pengertian.
    1. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
    2. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukiman tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
    3. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, peraturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendaliaan dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
    4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya.


  3. Persyaratan (Berdasarkan Kepwal No. 05 Tahun 2003 pasal 3)
    1. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah :
      1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
      2. Pas photo Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
      3. Photo copy Surat Ijin Perusahaan Pengerboran Air Bawah Tanah (SIPPAT ) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku dan Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir.
      4. Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir.
      5. Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
      6. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir
      7. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan atau lebih besar, dan peta topografi,skala 1 : 50.000 yang meperlihatkan titik lokasi rencana Pengeboran Air Bawah Tanah.
      8. Informasi mengenai rencana Pengeboran Air Bawah Tanah.
      9. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengambilan Air Bawah Tanah < 50 (lima puluh) L/detik, sedangkan untuk Pengambilan Air Bawah Tanah >= 50 L/detik dalam area =< 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
      10. Tanda bukti kepemilikan 1 ( satu ) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka Air ( Automatic Water Level Recorder / AWLR ), untuk pengambilan Air Bawah Tanah >= 50 ( lima puluh ) L/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ( sepuluh ) hektar.
      11. Saran teknis dari Instansi yang dihunjuk.

    2. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah :
      1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
      2. Pas photo ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar.
      3. Khusus bagi permohonan atas nama Badan Usaha melampirkan :
        • Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM yang dilegalisir.
        • Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
        • Bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir.
      4. Laporan penyelesaian pengeboran sumur dengan melampirkan Hasil analisa Air Bawah Tanah dari Instansi yang dihunjuk.
      5. Foto copy Ijin Pengeboran yang dilegalisir.

    3. Perpanjangan ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah :
      1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
      2. Pas photo ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar.
      3. Khusus bagi permohonan atas nama Badan Usaha melampirkan :
        • Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM yang dilegalisir.
        • Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
        • Bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir.
      4. Hasil analisa Air Bawah Tanah dari segi teknis geologi dan konservasi air bawah tanah dari Instansi yang dihunjuk.
      5. Melampirkan foto copy Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terakhir yang dilegalisir.

  4. Tarif Retribusi (Berdasarkan Perda No. 27 Tahun 2002 Pasal 18)
    1. Besarnya retribusi terhadap setiap ijin pengeboran air bawah tanah adalah :
      1. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sumur kesatu.
      2. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sumur kedua.
      3. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sumur ketiga dan seterusnya.

    2. Besarnya retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah :
    3. 0 s/d 2 liter/detik Rp. 1.000.000,-
      > 2 s/d 5 liter/detik Rp. 2.000.000,-
      > 5 s/d 10 liter/detik Rp. 4.000.000,-
      > 10 s/d 15 liter/detik Rp. 6.000.000,-
      > 15 s/d 20 liter/detik Rp. 8.000.000,-
      > 20 s/d 25 liter/detik Rp. 10.000.000,-
      > 25 s/d 50 liter/detik Rp. 15.000.000,-
      > 50 liter/detik Rp. 25.000.000,-
    4. Besarnya retribusi atas perpanjangan ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi ijin baru.
    5. Bagi pemegang ijin yang terlambat memperpanjang ijin dikenakan denda administrasi sebesar 2% ( dua persen ) perbulan dari retribusi yang dihitung dari saat jatuh tempo.

  5. Masa Berlaku Ijin
    1. Ijin pengeboran air bawah tanah berlaku selama 6 bulan.
    2. Pelaksanaan pengeboran harus sudah selesai dilakukan selambat - lambatnya 6 bulan setelah ijin ditertibkan.
    3. Ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah selama 2 tahun.

  6. Waktu Pemrosesan/Penerbitan Ijin
  7. Pemrosesan Ijin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 

  8. Formulir Permohonan
  9. Cetak Formulir Permohonan     (mohon dicetak timbal balik)