IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

dibaca 10936 pembaca

(Perda No. 9 Tahun 2002) 
Masa Berlaku : 6 (enam) bulan

Diproses pada : 
Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan 
Jl. Karya Jasa No. 17 Medan - Telp. 7864147

A. DASAR

  • Peraturan Daerah Kota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
  • Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pelaksanaan Perda tersebut diatur melalui Keputusan Walikota Medan No. 34 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Perda No. 9/2002 dan Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002.

B. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

  1. IMB adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan yang wajib dimiliki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan didalam wilayah administratif Kota Medan. 
    Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.
  2. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi dan menambah bangunan.
  3. IMB dibuat berdasarkan rencana kota dan memuat penjelasan mengenai:
    • Bentuk dan ukuran persil
    • Alamat persil
    • Jalan dan rencana jalan di sekeliling persil
    • Penggunaan bangunan dan jumlah lantai
    • Peruntukan tanah diatas persil
    • Garis-garis sempadan
    • Arah mata angin
    • Skala gambar
    • Tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana utilitas umum lainnya
    • Biaya retribusi KRP

C. PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Permohonan IMB ditujukan kepada Walikota Medan c/q Kepala Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan melengkapai persyaratan :

  • PERSYARATAN ADMINISTRASI :
  1. Pengisian Formulir Surat Permohonan IMB.
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
  3. Fotocopy SPPT dan Pelunasan PBB tahun terakhir.
  4. Fotocopy Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, antara lain :
    • Fotocopy Sertifikat yang dilegalisir oleh BPN ataupun Notaris.
    • Fotocopy Akta Jual Beli dari Notaris/Camat 
      Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris. 
      Akta yang dikeluarkan oleh Camat dilegalisir oleh Camat.
    • Asli Surat Tidak Silang Sengketa. 
      yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; bagi surat tanah yang bukan Sertifikat dan SK Camat.
    • Asli Rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan.
  5. Rekomendasi dari Instansi terkait untuk pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU), dan pendidikan.
  6. Asli Surat Kuasa, AKTE perusahaan, surat keputusan instansi, bagi pemohon yang bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah).
  • PERSYARATAN TEKNIS :
  1. Gambar Rencana Bangunan rangkap 3 :
    • Denah / Site Plan
    • Tampak (depan dan samping)
    • Potongan (memanjang dan melintang)
    • Gambar Konstruksi (pondasi, sloop, kolom, balok, lantai, tangga, rencana atap/kap, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai.
    • Sumur peresapan, septic tank, dan bak kontrol.
    • Untuk Bangunan Pagar (Denah, Tampak Potongan dan Situasi)
  2. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana, bagi bangunan dengan :
    • Bentangan balok lebih dari 6 (enam) meter.
    • Ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih bagi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum.
    • Ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai.
    • Konstruksi baja atau kayu yang bentangnya lebih dari 12 meter.
    • Konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya lebih dari 6 (enam) meter perlantai.
  3. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk bangunan Tower/Menara, Tanki, Gapura/Tugu dan Cerobong asap, serta renovasi bangunan.

D. PENOLAKAN PERMOHONAN IMB 
Suatu permohonan IMB ditolak jika :

  1. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  2. Bertentangan dengan rencana kota.
    • Bangunan yang direncakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi dimaksud.
    • Diatas persil dimohon terdapat rencana jalan / pelebaran sehingga sisa luas tanah tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan.
    • Bangunan yang dimohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.
  3. Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.
  4. Bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

E. KETENTUAN LAIN

  • IMB dicabut apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.
  • Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulaai setelah IMB diberikan oleh Kepala Daerah. Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima Kepala Daerah, maka izin dapat dicabut.
  • Bangunan dapat dibongkar, apabila :
    • Pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah diberikan.
    • Pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki izin.

G. PENANDATANGANAN IMB, dengan luas bangunan :

  • Luas Bangunan < 200 m² ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan.
  • Luas Bangunan > 200 m² ditandatangani oleh Walikota Medan.

H. PROSES 
Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan KSB/ IMB adalah 16 hari kerja.

I. BIAYA RETRIBUSI 
Pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Pemko Medan melalui Bendaharawan Penerima Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sebelum mengambil IMB yang terbit. Besarnya Retribusi IMB adalah 
Tarif Retribusi permeter Bangunan x Luas Bangunan

J. PENGUKURAN TANAH

Pengukuran Tanah adalah pengukuran bentuk dan luas tanah dalam bentuk Gambar Situasi diberlakukan bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk persil tanah yang belum beralaskan hak sertifikat atau tidak dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Gambar Situasi Tanah dari Kantor Pertanahan. 
Hasil pengukuran tanah berupa Gambar Situasi diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan setelah diketahui oleh Lurah setempat. 
Struktur dan besarnya tarif retribusi pengukuran tanah adalah :

  Jenis Pengukuran Besar Tarif
a Luas tanah s/d 100 m ² Rp. 30.000,-
b Luas tanah > 100 m ² s/d 500 m ² Rp. 40.000,-
c Luas tanah > 500 m ² s/d 1000 m ² Rp. 60.000,-
d Luas tanah > 1000 m ² s/d 2000 m ² Rp. 80.000,-
e Luas tanah > 2000 m ² s/d 3000 m ² Rp. 100.000,-
f Luas tanah > 3000 m ² s/d 4000 m ² Rp. 120.000,-
g Luas tanah > 4000 m ² s/d 5000 m ² Rp. 140.000,-
h Luas tanah > 5000 m ², setiap kelebihan s/d 1000 m ² dikenakan tambahan sebesar Rp. 150.000,-