IZIN GANGGUAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN BUKAN PERUSAHAAN INDUSTR

dibaca 22328 pembaca

  1. Dasar Hukum.
    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.
    2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.
    3. Keputusan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan.
    4. Peraturan Walikota Medan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.

  2. Pengertian
    1. Ijin Gangguan adalah Pemberian Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    2. Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki ijin gangguan dari Kepala Daerah.
    3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tertera di dalam RUTRK baik yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/ PMA.
    4. Bukan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak di luar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
    5. Luas ruang tempat usaha adalah luas ruangan atau bangunan, baik yang merupakan bangunan tertutup maupun terbuka dipergunakan dalam proses produksi atau kegiatan usaha.
    6. Ijin gangguan terdiri dari :
      1. Ijin gangguan perusahaan industri yaitu ijin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri.
      2. Ijin gangguan bukan perusahaan industri yaitu ijin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri.

    7. Objek retribusi ijin gangguan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
      1. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi.
      2. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
      3. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api.
      4. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (Cluchting) atau mudah menguap.
      5. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas.
      6. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar.
      7. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.
      8. Tempat pengeringan gandum/kecambah (moutchrij) pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brandij), perusahaan penyulingan, pabrik spritus dan cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan.
      9. Tempat pembantaian tempat pengulitan (vinderij) perusahaan pengubah jerohan (Pemserij) tempat penjemuran tempat pengasapan buah-buahan hewani, begitu pula tempat penyamakan kulit.
      10. Pabrik porselin dan pecah belah (aardewark) tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran gamping, gispa dan pemasahan (Pembuatan) kapur.
      11. Tempat pencairan logam, tempat pencoran logam tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel.
      12. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak.
      13. Galangan kapal kayu tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian kayu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu.
      14. Pabrik tapioka.
      15. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gumi) getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet.
      16. Perusahaan kawasan industri.

    8. Objek retribusi ijin gangguan bukan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
      1. tempat persewaan kendaraan.
      2. tempat penembakan.
      3. gudang penggantungan tembakau.
      4. gudang kapuk, perusahaan batik.
      5. warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan.
      6. usaha pariwisata meliputi yaitu taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggan permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billiard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, biolskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, thater atau panggung terbuka dan terututtup, taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau healt center, restauran, bar, pub, karaoke, hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konveksi, perjalanan insentif jasa informasi wisata, angkutan wisata dan toko souvenir, tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional atau sejenisnya serta pertunjukan hiburan (show).
      7. ruang/ gedung/ tempat penyimpanan/ penimbunan barang-barang dagangan.
      8. perusahaan percetakan yang tidak menggunakan mesin penggerak.
      9. pengelolaan gedung perkantoran/pertokoan, pembelanjaan (Plaza).
      10. apotik.
      11. klinik rumah sakit bersalin/rumah sakit.
      12. perusahaan studio rekaman.
      13. penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak pelumas.
      14. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
      15. tempat penyimpanan/pool kontainer.
      16. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia.
      17. tempat penyimpanan dan penjualan karbit.
      18. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alkohol dan gas elpiji dan sejenisnya.
      19. Bengkel sepeda dan sepeda motor.
      20. Bengkel perbaikan mobil.
      21. Perbaikan/servis accu dan dinamo.
      22. Tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang dagangan bekas lainnya.
      23. Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya.
      24. Pengepakan barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi.
      25. Warung nasi, mie, bakso, sate dan sejenisnya termasuk warung es/ice cream.
      26. Ruang pamer (kendaraan bermotor / show room).
      27. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain).
      28. Tempat penyimpanan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.
      29. Tempat pembuatan makanan dan minuman serta perusahaan susu.
      30. Tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya.

  3. Persyaratan (Pasal 7 ayat 1 dan 2 Perda No. 22/2002)
    1. Persyaratan umum sebagai berikut :
      1. Mengisi surat permohonan.
      2. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku.
      3. Pas photo Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
      4. Foto copy NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
      5. Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM yang dilegalisir.
      6. Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir.
      7. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri.
      8. Foto copy status kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir (sewa/milik sendiri).
      9. Foto copy SPPT dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.

    2. Persyaratan tambahan khusus bagi perusahaan industri :
      1. Surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Lurah setempat (asli).
      2. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan, kecuali bagi perusahaan industri kecil.
      3. Rekomendasi dari Bappedalda Kota Medan untuk usaha industri yang wajib upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), kecuali bagi perusahaan industri kecil.

    3. Persyaratan tambahan khusus bagi perusahaan bukan industri :
      1. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah setempat (asli).
      2. Rekomendasi dari Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Medan, khusus untuk usaha :
        tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia, penyimpanan dan penjualan karbit, penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alcohol dan gas elpiji dan sejenisnya.

    4. Asli surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketehui oleh Lurah setempat dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan, khusus untuk usaha :
      • panti pijat, panti mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan, diskotik, klub malam, pub, karaoke dan tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya

    5. Asli surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Lurah setempat, khusus untuk usaha :
      1. tempat pesewaan kenderaan, tempat penyimpanan/ grasi/ pool/ kenderaan angkutan barang maupun orang, tempat penyimpanan/ pool kontainer, bengkel sepeda dan sepeda motor, bengkel perbaikan mobil, perbaikan/servis accu dan dynamo, ruang pamer kenderaan bermotor ( show room), tempat pencucian kenderaan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain).
      2. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, platik bekas dan barang-barang dagangan bekas lainnya.

    6. Untuk perusahaan besar bukan industri :
      1. Rekomendasi dari Bappedalda Kota Medan untuk usaha besar bukan industri yang wajib upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
      2. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan.

    7. Melampirkan rekomendasi atau ijin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir bagi perusahaan yang memohon jenis usaha yang memerlukannya.
    8. Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan melampirkan asli ijin gangguan terakhir.

  4. Tarif Retribusi Ijin Gangguan
    1. Perusahaan Industri (Pasal 19 Perda No. 22/2002 dan SK. Walikota No. 47 Thn 2002 Pasal 7 dan 8 ) :
    2. TARIF RETRIBUSI = TARIF LINGKUNGAN X Indeks LOKASI X Indeks GANGGUAN X LUAS TEMPAT USAHA X Indeks LUAS BANGUNAN

      • Klasifikasi Lingkungan dan Tarif :

      • No LINGKUNGAN TARIF
        1. Industri/Kawasan Industri Rp.200.-
        2. Pertokoan Rp.275.-
        3. Pasar Rp.275.-
        4. Pemukiman Rp.400.-
        5. Pergudangan Rp.225.-
        6. Sosial Rp.500.-


      • Klasifikasi Lokasi dan Indeks :

      • No LOKASI Indeks
        1. Jalan Utama 1
        2. Sekunder 2
        3. Jalan Lingkungan 3


      • Klasifikasi Gangguan dan Indeks :

      • No GANGGUAN Indeks
        1. Besar 3
        2. Menengah 2
        3. Kecil 1


      • Klasifikasi Luas Bangunan dan Indeks :

      • No LUAS BANGUNAN Indeks
        1. Kurang dari 100 m2 1
        2. Besar dari 100 m2-1000 m2 0,90
        3. Besar dari 1000 m2 0,75


    3. Bukan Perusahaan Industri (Pasal 20 Perda No. 22/2002 dan SK. Walikota No. 47 Thn 2002 Pasal 7, 8, 9 dan 10) :

    4. TARIF RETRIBUSI = TARIF LINGKUNGAN X Indeks LOKASI X Indeks GANGGUAN X LUAS TEMPAT USAHA X Indeks LUAS BANGUNAN X Indeks JENIS USAHA X Indeks JENIS BANGUNAN

      • Klasifikasi Lingkungan dan Tarif

      • No LUAS BANGUNAN TARIF
        1. Pusat Kawasan Niaga Rp. 500.-
        2. Kawasan Niaga Rp. 450.-
        3. Perkantoran Rp. 525.-
        4 Campuran Rp. 425.-
        5 Industri/Kawasan Industri Pergudangan Rp. 200.-
        6 Pendidikan Rp. 425.-
        7 Pemukiman Rp. 400.-

      • Klasifikasi Lokasi dan Indeks

      • No LOKASI Indeks
        1. Jalan Utama inti Kota 3
        2. Jalan Utama Pinggiran Kota 2
        3. Jalan Sekunder inti Kota 2
        4. Jalan Sekunder Pinggiran Kota 1
        5. Jalan Lingkungan inti Kota 1
        6. Jalan Lingkungan Pinggiran Kota 0,75

      • Klasifikasi Gangguan dan Indeks

      • No GANGGUAN Indeks
        1. Besar 3
        2. Menengah 2
        3. Kecil 1

      • Klasifikasi Jenis Usaha dan Indeks

      • No JENIS USAHA INDEKS
        1. Hiburan dan Pariwisata 2
        2. Angkutan 2
        3. Perbengkelan 2
        4. Dagang 1
        5. Perbankan dan Keuangan 1
        6. Konstruksi 1
        7. Usaha Hewan Peliharaan 1,5
        8. Rumah sakit Klinik 0,50
        9. Usaha Lainnya 1

      • Klasifikasi Jenis Bangunan dan Indeks

      • No JENIS BANGUNAN INDEKS
        1. Permanen Lux 3
        2. Permanen 2
        3. Semi Permanen 1
        4. Darurat 0,75

      • Untuk usaha pariwisata yang bersifat insidentil penetapan ijin gangguan ditetapkan batas waktu berlakunya minimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali, dengan perhitungan retribusi sebesar 50%. dari ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan (2)
      • Setiap Perubahan Ijin gangguan dipungut retribusi sebesar 75 % dari retribusi ijin gangguan (Pasal 9 ayat 2)
      • daftar ulang ijin gangguan dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi ijin (pasal 21 ayat 1)
      • terhadap perusahaan, yang berbentuk badan hukum dipungut tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di luar sebagaimana diatur pada (pasal 21 ayat 2).
      • Bagi perusahaan yang memohon ijin ditempat yang telah diberikan ijin pada perusahaan lain dipungut retribusi sebesar 75 % dari retribusi ijin (pasal 21 ayat 3).
      • Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (pasal 25).
      • Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD (pasal 26).
      • Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan denda adminitrasi sebesar 2 % (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang.

  5. Masa Berlaku Ijin (Pasal 8 huruf g Perda No. 22/2002) :
    1. Jangka waktu berlakunya ijin gangguan ditetapkan selama usaha masih berjalan.
    2. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap ijin gangguan sebagaimana tersebut di atas wajib dilakukan pendaftaran ulang :
      • Untuk perusahaan industri 1 (satu)tahun sekali
      • Untuk perusahaan bukan industri setiap 3 (tiga) tahun sekali.

  6. Waktu Pemrosesan/Penerbitan Ijin
  7. Pemrosesan ijin paling lama 7 hari kerja. 

  8. Blanko Formulir Permohonan
  9. Cetak Formulir Permohonan     (mohon dicetak timbal balik)