BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

dibaca 2716 pembaca

1. Nama Kantor SKPD
:
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTAMEDAN
2. Kepala
:
Fakhruddin,SH
       
3. Dasar Hukum Pembentukan SKPD
:
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan ( Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2)
       
4. Alamat/Telp. Kantor
:
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Telp (061) 4512412 Ext. 106, 107, 110
       
5. Tugas Pokok
:
Membantu Sekretariat Daerah melalui Assiten Administrasi Umum dalam menyusun perumusan kebijakan, pembinaan administrasi dan pengkoordinasian perangkat daerah lingkup ketatausahaan sekretariat, protokol dan rumah tangga.
       
6. Fungsi
:

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bagian umum

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup ketatausahaan, protokol, rumah tangga

c. Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum dan pimpinan

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga sekretariat

e. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas

f. Pelaksanaan pembinaan kearsipan sekretariat

g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup tata usaha sekretariat, protokol dan rumah tangga

h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten sesuai dengan tupoksi

       
7. Jumlah Pegawai / Pangkat Golongan
:

Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan : 55 Orang

Laki-laki : 33 Orang

Perempuan : 22 Orang

Gol III : 26 Orang

Gol II : 28 Orang

Gol I : 1 Orang

Tenaga Honorer : 34 Orang

       
8. Nama Pejabat
:

Kepala Bagian : Muslim, S.Sos., MSP

KaSubbag Tata Usaha : Sumiadi, SS

KaSubbag Rumah Tangga : Muhammad Andi Syahputra, SSTP, MAP

KaSubbag Protokol : Zulfahri Ahmadi, S.Sos

       
9. Sistem dan Prosedur Kerja SKPD

 

: Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.