Tidak Hanya Sanksi, Butuh Kesadaran Masyarakat Untuk Tegakkan Perda KTR

dibaca 414 pembaca

Tidak Hanya Sanksi, Butuh Kesadaran Masyarakat Untuk Tegakkan Perda KTR

Berjalan efektif atau tidaknya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan hanya tergantung Pemko Medan, namun dibutuhkan dukungan kongkrit dari masyarakat. Kendati demikian, tetap diperlukan sosialisasi sekaligus penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2014 memuat sanksi pidana itu.

Hal ini mengemuka dalam talk show yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan bekerja sama dengan Inews, Selasa (19/12/2017) pagi di studio televisi swasta itu. Bertindak sebagai narasumber dalam talk show bertema “Kawasan Tanpa Rokok” itu yakni Kabid Pengendalian Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Medan, Masrita Lumban Tobing, Kasipidum Kejari Medan Parada Situmorang dan akitivis LSM Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda.

Masrita mengungkapkan, dibutuhkan kesadaran masyarakat perokok tentang adanya aturan kawasan tanpa rokok, disamping perlunya sosialisasi sekaligus penegakan peraturan tersebut. “Memang ada sanksi pidana dalam Perda itu, namun seberapa mampulah aparat melakukan pemantau dan penindakan jika masyarakat belum punya kemauan untuk berubah,” ujarnya.

Sepanjang pengalaman di lapangan saat melakukan razia, Masrita mengatakan, pihaknya juga menemukan orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang malah menentang dan marah saat diperingatkan agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok. “Cara mengatasinya, tentu petugas harus punya komitmen kuat dan lebih sabar. Kita harus memandang perokok ini buka sebagai musuh, tapi mereka adalah pecandu yang bisa disamakan dengan penderita penyakit kronis yang butuh dukungan untuk untuk bisa lepas dari ketergantungan pada rokok itu,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya bersama tim terpadu telah tiga kali melaksanakan sidang lapangan tindak pidana ringan, yakni 20 September 2016 di Plaza Medan Fair, 15 Desember 2016 di RSU Dr Pirngadi Medan, dan 7 Desember di Sun Plaza. “Rencananya, pada 2018 kita merencanakan untuk melakukan sidang lapangan sebanyak dua kali sebulan selama setahun,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, Kasipidum Kejari Parada Situmorang mendukung digencarkannya aksi penindakan terhadap para pelanggar KTR. Menurutnya, ini akan menimbulkan efek jera. “Penegakan aturan secara konsisten dan berkelanjutan akan menciptakan kondisi yang baik,” ucapnya seraya mengapresiasi Perda tentang KTR yang telah dibuat Pemko Medan ini.

Senada, aktivitis LSM Pusaka Indonesia, OK Syahputra Harianda mengharapkan aksi sidang lapangan yang digelar tim terpadu ini harus menyasar kepada efek jera. Tentunya diperlukan sikap yang tegas dan jelas dari instansi-instansi terkait dalam menegakkan aturan ini. 


Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan