Wakil Walikota Medan Sampaikan Nota Jawaban Terkait Ranperda Kota Medan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

dibaca 148 pembaca

Wakil Walikota Medan Sampaikan Nota Jawaban Terkait Ranperda Kota Medan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Wakil Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution M.Si sampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban umum. Nota jawaban ini disampaikan melalui sidang paripurna DPRD Medan yang digelar di gedung DPRD Medan, Rabu ,(9/8/2017).

Dihadapan Ketua, Wakil Ketua berserta anggota Dewan yang hadir, Wakil Walikota Medan mengatakan saat ini Pemko Medan terus melakukan sosialisasi terkait dengan penegakan hukum mengenai ketertiban dan keamanan di Kota Medan. Sosialisasi tersebut disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Disamping melakukan sosialisasi, Pemko Medan juga menyiapkan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai perangkat daerah yang berwenang menegakkan peraturan daerah di masyarakat. "Saat ini jumlah satpol PP di Kota Medan sebanyak 96 orang yang berstatus ASN, dan 575 orang berstatus honorer, meskipun jumlah tersebut belum memadai, namun kedepannya akan ditambah sesuai dengan kebutuhan tugas." kata Wakil Walikota. "Pemko Medan juga mengikut sertakan personil Satpol PP dalam pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan penyidik pegawai negeri sipil dan pendidikan pelatihan yang berkaitan dengan tugas satuan polisi pamong praja." lanjutnya.

Nantinya, lanjut Wakil Walikota, Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum ini akan berlaku baik bagi masyarakat umum maupun bagi ASN Pemko Medan yang melakukan pelanggaran. "Satpol PP yang akan melaksanakan pengawasan secara rutin dan mengambil tindakan terhadap para pelanggar ketentraman dan ketertiban umum." ujar Wakil Walikota.

Dari sejumlah jawaban yang disampaikan tersebut, Wakil Walikota berharap dapat melengkapi pemahaman bersama antara Pemko Medan dengan DPRD Kota Medan sehingga ranperda ini dapat dilanjutkan pembahasannya hingga dapat disetujui menjadi peraturan daerah Kota Medan.


Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan