Pemko Medan Validasi Objek PBB

dibaca 123 pembaca

Pemko Medan Validasi Objek PBB

Pemko Medan melakukan validasi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diberi waktu dua minggu dan menyerahkan hasil validasi tersebut kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Hal ini terungkap dalam rapat yang dipimpin Wakil Walikota Medan, Ir. Akhyar Nasution M.Si, Rabu (15/3/2017) di aula BPPRD. “Sebenarnya kalau mau serius, validasi ini dapat diselesaikan dalam waktu dua hari. Tetapi agar kalian dapat bekerja secara teliti kita tenggat sampai dua minggu,” ungkap Akhyar kepada seluruh Lurah, Sekretaris Camat dan Camat yang mengikuti rapat tersebut.
 
Wakil Walikota yang saat itu juga didampingi oleh Kepala BPPRD Ir. Zulkarnaen M.Si dan Kepala Inspektorat Drs. Farid Wajedi M.Si, mengungkapkan sebenarnya format validasi yang telah disiapkan BPPRD. Menurutnya, dengan mengerahkan kepala lingkungan di masing-masing wilayah kelurahan pekerjaan ini menjadi sederhana dan tidak memakan waktu yang begitu lama. “Saya yakin, kalian pasti bisa. Bisa?” tanya Akhyar dan langsung diiyakan peserta rapat tersebut dengan semangat.
 
Akhyar mengungkapkan, sudah saatnya dilakukan validasi objek PBB, karena selama lima tahun terakhir ini tentu terjadi perubahan. Lahan yang dulu kosong, mungkin telah berdiri bangunan diatasnya atau sebaliknya serta berbagai perubahan lainnya. “Jika Camat, Lurah dapat menggerakkan kepala lingkungan, validasi ini tentu dapat dilakukan dengan baik. Kepala Lingkungan sebagai garda terdepan tentu mengetahui kondisi lapangan wilayahnya dan tidak perlu meraba-rab lagi,” ucapnya.
 
Akhyar menambahkan, hasil validasi ini secepatnya dilaporkan kepada BPPRD untuk selanjutnya menetapkan Nilai Objek Pajak yang telah divalidasi tersebut. “Jadi tugas kalian hasil validasi objek, soal penentuan nilai, itu akan dilakukan oleh BPPRD,” kata Akhyar.
 
Wakil Walikota Medan mengawali rapat tersebut dengan mengabsen seluruh peserta rapat. Terdapat sejumlah Lurah yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan wajar, di antaranya Lurah Namo Gajah, Laucih, Ladang Bambu, Mangga, Tanah Enam Ratus, Belawan Bahari, Sukaramai I, Sempakata. “Mereka yang tidak hadir ini, esok sudah akan menerima Surat Peringatan dari Inspektorat,” ucap Akhyar seraya menyerahkan data absensi kepada Kepala Inspektorat, Drs. Farid Wajedi M.Si.
 
Dalam kesempatan itu, Kepala BPPRD Ir. Zulkarnaen M.Si mengungkapkan, rapat ini mempunyai arti penting dalam peningkatan PAD. “PBB memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam peroleh PAD.,” ucapnya seraya menambahkan, hasil dari validasi ini juga merupakan pengakuan yang sah tentang potensi PBB yang akurat dan valid.
 
Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan