Kepala Kesbangpolinmas Kota Medan Terima Audiensi Partuha Maujana Simalungun

dibaca 497 pembaca

Kepala Kesbangpolinmas Kota Medan Terima Audiensi Partuha Maujana Simalungun

Kepala Kesbangpolinmas Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga menerima kedatangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partuha Maujana Simalungun di Kantornya, Senin (10/10/2016). Kedatangan Organisasi Pemangku Adat dan Cindekiawan Simalungun ini guna mendaftarkan organisasi dengan kepengurusan yang baru dilantik.

Ketua DPC Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Medan yang baru dilantik Herman Saragih mengungkapkan kedatangan untuk mendaftarkan organisasi yang dipimpinnya pada Kesbangpolinmas Kota Medan. Hal ini dilakukan agar kedepannya Partuha Maujana Simalungun terdaftar di Kota Medan sehingga kedepannya dapat berbuat yang terbaik bagi masyarakat. "Kedatangan kami ini selain Bersilaturahmi juga dingin mendaftarkan kepengurusan perkumpulan Partuha Maujana Simalungun yang baru dilantik Sabtu (8/10/2016) agar mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kota Medan. Artinya SKT ini sangat diperlukan untuk kegiatan kami kedepan", katanya.

Dikatakan Herman Saragih yang hadir bersama Anggota DPC Hendri Purba, Suwandi Purba, Hotma Purba, Abdi Misnaryadi Saragih dan Anggota DPP Indra Jayanti Damanik, Sri Maharani Damanik serta Direktur LBH PMS Zaniapoh Saragih, DPC PMS telah berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu diharapkan Kesbangpolinmas dapat mengeluarkan SKT bagi DPC PMS.

Kepala Kesbangpolinmas Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga mengatakan untuk pengurusan SKT organisasi Masyarakat atau perkumpulan yang sekarang jauh lebih simpel dan mudah, dibandingkan UU yang lama, yakni UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas yang merujuk pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang tata cara pendaftaran Ormas. Kalau dulu persyaratan yang harus dipenuhi ormas ada 10 item, kalau sekarang hanya ada 7 item saja yang harus dipenuhi ormas.

Menurut Ceko Ritonga, dalam UU nomor 17/2013 pada pasal 16 terdapat hal yang esensial bagi persyaratan untuk ormas atau perkumpulan, sehingga ormas memperoleh SKT. "Nanti ada akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau AD dan Anggaran Rumah Tangga (ART)," Ceko.

Selain itu, menurut Ceko, ormas atau perkumpulan juga harus menyebutkan program kerjanya, susunan pengurus, surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak atas nama ormas. Ada juga surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan surat pernyataan kesanggupan melapor kegiatannya. "Kami Akan melakukan verifikasi dahulu, kemudian jika ada kekurangan berkas kami akan beritahukan. Kesbangpolinmas siap membantu dan terbuka untuk berdiskusi dengan segela elemen masyarakat, apalagi Medan merupakan Kota yang Multikultural, sehingga ada banyak perkumpulan adat disini, oleh sebab itu peraturan yang ada dalam mendaftar kepengurusan agar keluar SKT harus dipatuhi", kata Kepala Kesbangpolinmas Kota Medan.

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan