Atasi Banjir Pemko Medan Minta Masukan Dari Dewan Kota Medan

dibaca 486 pembaca

Atasi Banjir Pemko Medan Minta Masukan Dari Dewan Kota Medan

Banjir yang kerap melanda kota Medan menjadi perhatian khusus oleh Pemko Medan, selama 3 (tiga) tahun kedepan Pemko Medan akan terus fokus memperbaiki infrastruktur kota, seperti perbaikan drainase, jalan, dan lainnya. Untuk mencari solusi yang lebih optimal dalam penanganan banjir ini, Pemko Medan meminta saran dan masukan dari Dewan Kota, sehingga masalah banjir dikota Medan dapat segera teratasi.
"Kami sangat mengharapkan adanya masukan dari dewan kota, sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah intensif dalam menangani banjir ini,"kata Wakil Walikota Ir. Akhyar M.Si saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir dikota Medan, Rabu (21/9/2016) di Balai Kota.

Dihadapan para pengurus Dewan Kota Medan, Wakil Walikota menyampaikan saat ini Pemko Medan memiliki 2 (dua) opsi dalam perbaikan infrastruktur. Apakah perbaikan infrastruktur dilakukan secara bertahap di tiap daerah atau dilakukan secara menyeluruh. "Kedua opsi ini memiliki kelemahan dan kelebihan karena anggaran kita terbatas, kalau kita kerjakan secara bertahap hasilnya akan terlihat namun pengerjaannya tidak akan dapat menjangkau seluruh daerah Kota Medan, sedangkan bila dikerjakan secara menyeluruh, perbaikanya dapat menjangkau seluruh daerah namun hasilnya tidak maksimal,"jelas Akhyar.

Sementara itu Anggota Dewan Kota Medan Dr. Ir. Budi D Sinulingga M.Si dalam paparannya menjelaskan Banjir dapat terjadi dikarenakan perubahan tata guna lahan di hulu sungai dari hutan menjadi non hutan, selain itu dapat juga disebabkan oleh pendangkalan saluran akibat endapan lumpur dan sampah. "Kerusakan pada dinding saluran dan penyempitan saluran akibat bangunan liar juga menjadi pemicu terjadinya banjir, sebab air tidak dapat berjalan lancar dan akhirnya menggenangi ruas jalan,"ujar Budi Sinulingga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Budi Sinulingga menyarankan agar Pemko Medan membentuk tim koordinasi penanggulangan banjir, selain itu, perlu dibentuk pula tim sosialisasi pembebasan kawasan sei babura dibantu pakar sosial. "Tim sosialisasi ini sangat dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai babura agar mau pindah, sebab bangunan yang ada di pinggiran sungai menjadi penyebab penyempitan penampang sungai sehingga sungai tidak sanggup menampung debit air,"jelas Budi Sinulingga.

Lebih lanjut lagi, Budi menyarankan agar Pemko Medan membentuk tim penertiban bangunan liar di pinggiran sungai, dan memerintahkan lurah untuk mengawasi sungai dan salurannya atas akulasi dari penduduk. Tidak hanya itu saja, Budi juga meminta agar PDAM dan instansi lainnya memindahkan bagian dari instalasi yang mengahambat saluran. Dan yang terakhir harus dilakukan peningkatan upaya pemeliharaan saluran.

 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan