Wakil Wali Kota Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi - Fraksi DPRD Medan Tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2015

dibaca 582 pembaca

Wakil Wali Kota Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi - Fraksi DPRD Medan Tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2015

Wakil Walikota Ir Akhyar Nasution MSi menyampaikan nota jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2015 dalam Rapat Paripurna Pembahasan dengan agenda penyampaian di gedung DPRD Medan, Selasa (06/09).

 

Beberapa point penting yang menjadi perhatian Kepala Daerah disampaikan Wakil Wali Kota di katakan Akhyar, berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dan pelaporan yang dilakukan masing - masing SKPD,  maka Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak memenuhi target pendapatan dari sektor pajak dan retribusi tahun 2015.

 

Kita akan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab sehingga target pendapatan tidak terpenuhi,kata Wakil Wali Kota Medan.

 

Sebelumnya, DPRD Medan mempertanyakan penerimaan dari PBB sebesar Rp298 miliar

(79,2 persen) dari target Rp 376 miliar.

 

Sementara, pertumbuhan properti di Medan meningkat Pemko Medan beralasan, pengutipan pajak dengan sistem self assessment membutuhkan kejujuran dari wajib pajak sementara minat membayar wajib pajak dan retribusi masih rendah.

 

Pada rapat parpurna itu terungkap, target penerimaan Pemko Medan hanya Rp4,25 triliun dari proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) 2015 sebesar Rp5,046 triliun.

 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,4 triliun dari target Rp1,7 trilun. Realisasi pajak daerah hanya Rp996 miliar dari target Rp1,26 triliun. Masih ada tunggakan sebesar Rp304 miliar. Sedangkan dari sektor retribusi tidak tercapai sebesar Rp271 miliar.

 

Kata Akhyar, ada beberapa faktor yang mengakibatkan target PAD tidak tercapai penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya Rp201,8 miliar (60 persen dari target Rp335,9 miliar).

 

Dari sektor BPHTB dikarenakan masih rendahnya daya beli masyarakat terhadap properti, katanya dalam kesempatan itu disampaikan juga banyaknya reklame dan billboard menyalahi aturan di Medan.

 

Tercatat, penerimaan dari pajak reklame hanya tercapai Rp12,8 miliar (16,3 persen) dari target Rp78,3 miliar.

 

Banyak papan reklame yang menyalahi aturan sehingga tidak dapat dipungut pajak reklamenya, ungkapnya.

 

Sementara itu, lanjut Akhyar dari sisi penerimaan retribusi parkir jalan umum yang hanya Rp6,4 miliar, Pemko Medan tidak menjelaskan secara rinci hanya disebutkan bahwa hingga kini parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan sebanyak 772 titik.

 

Kebocoran penerimaan dari retribusi parkir bisa saja terjadi kami akan meningkatkan pengawasan lapangan dan berupaya meminimalisir kebocoran jelas Akhyar.

 

Kemudian Akhyar juga menjelaskan, Pendapatan pada Dinas Pertamanan hanya Rp800,24 juta (33,23 persen) dari target Rp2,4 miliar hal ini tidak tercapai karena sewa lahan pemerintah yang dikelola Dinas Pertamanan tidak terealisasi.

 

Sedangkan penerimaan dari sektor retribusi sampah hanya Rp7 miliar dikarenakan penagihan retribusi dilakukan setiap bulan dengan sistem cetak setor bulan berjalan.

 

Kendala lainnya, adanya elemen masyarakat yang melakukan pengangkatan sampah dan mengutip retribusi secara liar.